Jokowi Sebut 55% Menteri Kabinet Kerja Jilid II dari Profesional

tirto.id - Presiden Joko Widodo sudah menyusun menteri-menteri yang akan duduk di Kabinet Kerja Jilid II. Nantinya, komposisi menteri di kabinet baru adalah 55:45. Artinya, sebanyak 55 persen dari menteri di kabinet baru itu berasal dari kalangan profesional.

Jokowi juga mengungkapkan masih akan ada muka-muka lama yang menduduki jabatan menteri dalam kabinet kerja jilid II.

"Ya adalah, (menteri) yang lama ada, (menteri) yang baru banyak," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (16/10/2019), seperti dilansir dari Antara.

"Belum dihitung persentasenya," jawab Presiden kepada wartawan saat ditanyakan berapa persentase wajah baru dan wajah lama dalam kabinet.

Jokowi juga sempat berbicara soal calon menterinya yang akan diisi kalangan generasi muda, bahkan yang berusia di bawah 30 tahun. Namun, ia tidak merinci berapa jumlahnya.

Jokowi berjanji akan segera mengumumkan nama menteri kabinetnya setelah dilantik pada 20 Oktober 2019 nanti.

"Pengumuman ya secepatnya setelah pelantikan, nomenklatur (kementerian) juga ada yang baru," ungkap Presiden.

Presiden tampaknya membuka ruang untuk kubu oposisi bergabung dalam kabinet. Apalagi Presiden pada pekan lalu bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono pada 10 Oktober 2019 dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada 11 Oktober 2019.

Prabowo Subianto usai melakukan pertemuan dengan Jokowi di Istana Merdeka pun sudah melakukan safari politik ke sejumlah ketua umum partai koalisi Jokowi. Mulai dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarmoputri, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Hal itu diramal sebagai upaya Gerindra agar ada salah satu anggota dari partainya bisa duduk di kursi pemerintahan.

Susunan kabinet pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin memang sudah dipastikan rampung. Namun, masih terbuka kemungkinan formasi kabinet berubah.