Jokowi Sebut 5 Skema Besar Pemerintah Jaga UMKM Selama COVID-19

tirto.id - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan pemerintah mempunyai 5 skema besar untuk membantu pengusaha di bidang usaha kecil mikro dan menengah (UMKM) dalam menghadapi pandemi COVID-19.

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat memberikan pengantar dalam rapat terbatas bersama jajarannya via teleconference dari Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (29/4/2020).

“Saya melihat pembahasan sudah semakin mengerucut dan ada 5 skema besar dalam program perlindungan dan pemulihan ekonomi utamanya di sektor usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah termasuk program khusus bagi usaha ultra mikro dan usaha mikro yang selama ini tidak bersentuhan dan tidak terjangkau oleh lembaga keuangan maupun perbankan," kata Jokowi.

Skema pertama, kata Jokowi, adalah pemberian bantuan langsung untuk pelaku UMKM yang tergolong miskin dan rentan. Presiden ingin program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan, program paket sembako, Bantuan Langsung Tunai Desa, pembebasan tarif listrik serta Kartu Prakerja.

Skema kedua adalah pemberian insentif perpajakan bagi UMKM dengan omset Rp4,8 miliar per tahun. Pemerintah menghapus tarif PPh UMKM dari 0,5 persen menjadi 0 persen selama 6 bulan sejak April 2020.

Ketiga adalah restrukturisasi kredit UMKM. Restrukturisasi kredit bisa berupa penundaan angsuran dan subsidi bunga. Penundaan dan subsidi tersebut menyasar kepada penerima KUR kredit ultra mikro atau umi, dan jutaan pengguna pnm Mekaar.

Pemerintah juga memasukkan restrukturisasi kredit untuk 10,6 juta debitur di Pegadaian.

Presiden Jokowi juga menyinggung lembaga permodalan di kementerian saat ini seperti LPM-UKP (lembaga pengelola modal usaha kelautan dan perikanan) milik Kementerian Kelautan dan Perikanan, BLU pusat pembiayan pengelolaan hutan dan calon petani calon lokasi di Kementerian Pertanian. Menurut Jokowi, penundaan angsuran dan subsidi bunga perlu diperluas.

“Saya juga minta agar program penundaan angsuran dan subsidi bunga diperluas untuk usaha mikro penerima bantuan usaha dari pemerintah daerah," kata Jokowi.

Keempat, Presiden Jokowi ingin ada stimulus bantuan modal kerja. Ia ingin skema bantuan modal kerja darurat disusun dengan baik agar UMKM tidak terbebani.

Jokowi mencatat ada 41 juta UMKM tercatat terhubung dengan perbankan dan 23 juta umkm yang belum pernah mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan maupun sistem perbankan. Ia ingin 23 juta UMKM yang belum mendapatkan pembiayaan modal kerja ikut mendapatkan bantuan baik lewat program KUR atau program lain.

Skema kelima adalah meminta seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menjadi garda terdepan dalam pemulihan ekonomi UMKM. Ia mencontohkan, BUMN atau BUMD menjadi pembeli hasil produksi para pelaku umkm baik ini di bidang pertanian, perikanan kuliner sampai di industri rumah tangga.

Ia juga meminta agar pemerintah daerah merealokasi anggaran untuk stimulus kepada UMKM. "Ini saya harapkan nanti Mendagri bisa menyampaikan juga ke daerah mengenai ini sehingga kita harapkan UMKM kita bisa bertahan di tengah pandemi COVID-19 ini," kata Jokowi.