Menuju konten utama

Jokowi: Prevelensi Stunting Turun Menjadi 21,6 Persen pada 2022

Jokowi mengaku kaget dengan prevalensi stunting saat pertama kali menjadi Presiden RI pada 2014 mencapai 37 persen.

Jokowi: Prevelensi Stunting Turun Menjadi 21,6 Persen pada 2022
Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato pengantar dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (16/1/2023).ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/rwa.

tirto.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencatat prevalensi stunting (kekerdilan/gagal tumbuh) karena kekurangan gizi kronis di Indonesia pada 2022 turun menjadi 21,6 persen.

Angka itu lebih kecil dari prevalensi stunting saat pertama kali Jokowi menjadi Presiden RI pada 2014, yaitu 37 persen.

"Saya masuk di 2014 angkanya 37 persen. Saya kaget," kata Jokowi dalam Rakernas Strategi Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana serta Program Percepatan Penurunan Stunting di Kantor BKKBN, Jakarta, Rabu (25/1/2023).

Menurut Jokowi, masalah stunting merupakan pekerjaan rumah (PR) besar yang mesti segera diselesaikan. Ia optimistis target pemerintah untuk menurunkan angka stunting menjadi 14 persen pada 2024 dapat tercapai. Hal itu dicapai lewat sinergi dan perbaikan program pemerintah pusat dan daerah.

"Saya yakin dengan kekuatan kita bisa bergerak semuanya. Angka itu bukan angka yang sulit untuk dicapai asal semuanya bekerja bersama-sama," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, penyelesaian masalah stunting di Indonesia menjadi salah satu kunci peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Ia menilai perbaikan kualitas SDM sangat penting agar Indonesia mampu bersaing di kawasan regional dan global. Hal itu dapat menumbuhkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Jokowi menyebut stunting bukan hanya mengakibatkan tinggi badan anak yang kurang, tetapi yang paling berbahaya adalah rendahnya kemampuan anak untuk belajar, keterbelakangan mental, dan munculnya penyakit-penyakit kronis.

Kepala Negara mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Sumedang yang menyelesaikan masalah stunting lewat aplikasi. Hal itu menjadi contoh penyelesaian masalah stunting berbasis data nama dan alamat.

Oleh karena itu, Jokowi meminta BKKBN segera mendata secara lengkap identitas anak yang mengalami stunting. Menurutnya, identitas tersebut dapat mempermudah pemberian bantuan sehingga tingkat stunting dapat ditekan.

"Jadi mestinya kita harus secepatnya secara nasional memiliki itu sehingga tembakannya jelas, sasarannya jadi jelas," kata Jokowi.

Baca juga artikel terkait ANGKA STUNTING INDONESIA atau tulisan lainnya dari Andrian Pratama Taher

tirto.id - Kesehatan
Reporter: Andrian Pratama Taher
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Gilang Ramadhan