tirto.id - Presiden Joko Widodo melihat langsung kondisi proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Desa Waai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah yang sudah mangkrak selama enam tahun.
Di sela kunjungannya itu, Jokowi mengatakan PLTU berkapasitas 2x15 Mega Watt (MW) itu terbengkalai karena salah desain.
Menurut dia semestinya PLTU itu tidak memanfaatkan sumber energi batu bara yang sulit terjangkau dari lokasi pembangkit listrik tersebut. Padahal, di dekat lokasi itu terdapat potensi sumber panas bumi (geothermal) yang besar.
Sumber energi panas bumi ternyata melimpah di desa Tulehu yang juga berlokasi di Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah.
"Yang jelas, kalau di sini memakai bahan bakar batu bara sudah tidak benar, harusnya memakai geothermal karena potensi di sini ada. Di Tulehu itu ada," kata Jokowi pada Kamis (9/2/2017) seperti dikutip Antara.
Jokowi mengaku memutuskan mengunjungi PLTU itu setelah merasakan sendiri padamnya aliran listrik selama beberapa jam saat berkunjung ke Ambon dalam dua hari belakangan.
"Tadi malam saya diskusi dengan Ketua dan angota DPRD Maluku dan Kota Ambon, saya mendapat keluhan mengenai listrik yang kapasitasnya kurang. Tadi pagi kita juga merasakan mati (listrik) beberapa jam," kata Jokowi.
Ia mengatakan, saat ini kondisi kebutuhan listrik sangat mendesak di Pulau Ambon. Namun, pembangunan pembangkit listrik di wilayah itu malah mangkrak sudah enam tahun lamanya.
"Oleh karena itu, tadi pagi saya memutuskan untuk melihat seperti apa kondisinya apakah bisa dilanjutkan tapi apakah proses hukumnya sudah selesai? Saya belum tahu, akan saya cek dulu," katanya.
Menteri ESDM Ignasius Jonan, yang mendampingi Jokowi, mengatakan proyek PLTU tersebut terbengkalai karena memang tidak ada pengerjaan.
"Ya karena tidak dikerjakan. Saya kira sekarang sudah jadi masalah hukum. Ini mangkrak mulai tahun 2014," katanya.
Kementerian ESDM akan berkomunikasi dengan PT PLN untuk mengonfirmasi kemungkinan melanjutkan pembangunan PLTU Waai yang desainnya memerlukan energi batu bara. Sementara sumber batu bara jauh dari lokasi itu.
Jonan menambahkan semestinya pembangkit di kawasan kepulauan seperti Maluku berkonsep independen dengan memakai sumber energi berbasis sumber potensi lokal.
"Indonesia itu negara kepulauan, tidak mungkin ada jaringan nasional. Bisa ada, tapi mahal dan tidak relevan. Karena itu setiap pulau harus punya pembangkit independen sendiri-sendiri," ujarnya.
Penulis: Addi M Idhom
Editor: Addi M Idhom