Menuju konten utama

Jokowi Minta Data Pasien Covid-19 Terintegrasi & Mudah Diakses

Presiden Jokowi meminta agar akses informasi terintegrasi dan terbuka selama pandemi Covid-19.

Jokowi Minta Data Pasien Covid-19 Terintegrasi & Mudah Diakses
Presiden Joko Widodo menyampaikan konferensi pers terkait virus corona di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/3/2020). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan.

tirto.id - Presiden Jokowi meminta agar akses informasi terintegrasi dan terbuka terkait data pasien selama pandemi Covid-19.

Dalam rapat terbatas via teleconference dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin (13/4/2020), Presiden meminta agar seluruh informasi tentang Covid-19 satu pintu di gugus tugas. Ia ingin data terintegrasi sehingga ada satu data terpadu.

"Berkaitan data-data informasi saya minta data-data informasi ini betul-betul terintegrasi semua kementerian masuk ke gugus tugas," kata Jokowi, Senin.

Jokowi meminta data orang dalam pengawasan, pasien dalam pengawasan, data pasien positif, data pasien positif meninggal hingga data pasien sembuh terfokus di satu pintu. Dengan demikian, data yang muncul data terbaru dan satu pintu. Ia ingin data tersebut bisa satu pintu dan bisa diakses publik dengan baik.

"Sekali lagi data terpadu ini menyangkut PDP, ODP, yang positif kemudian yang sembuh, yang meninggal jumlah untuk yang sudah di PCR berapa ada semuanya dan terbuka sehingga semua orang bisa mengakses data ini dengan baik," kata Jokowi.

Sebelumnya, permasalahan ketidakcocokan data penanganan Covid-19 sempat dikeluhkan Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB). BNPB mengakui kalau ada ketidakterbukaan data saat penanganan Covid-19.

"Betul masih banyak yang tertutup," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Bencana BNPB Agus Wibowo dalam diskusi virtual yang diunggah akun Youtube Energy Academy Indonesia, Minggu (6/4/2020).

"Saya juga baru tahu kalau Kementerian kesehatan itu tiap hari melaporkan data ke WHO itu nomor, jenis kelamin, umurnya, sama statusnya seperti apa. Baru tahu juga kalau ada data seperti itu," imbuhnya.

BNPB kemudian menggagas aplikasi Lawan COVID-19. Mereka akan meminta tenaga kerja dari BNPB, BPBD, TNI, dan Polri untuk memasukkan data dalam aplikasi tersebut.

"Kami mendapat feeding dari Kemenkes memang terbatas datanya. Kami memang belum bisa menghasilkan data yang sangat lengkap atau terbuka. Itu memang salah satu kendala saat ini," tuturnya.

Baca juga artikel terkait PANDEMI CORONA atau tulisan lainnya dari Andrian Pratama Taher

tirto.id - Kesehatan
Reporter: Andrian Pratama Taher
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Maya Saputri