tirto.id - Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya melanjutkan proyek Jalan Tol Trans Sumatera dan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu). Hal itu diungkapkan Jokowi saat memimpin rapat terbatas tentang Percepatan Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Jalan Tol Trans Sumatera dan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/7/2020).
Terkait proyek Jalan Tol Trans Sumatera, Jokowi menilai tol sepanjang 2.765 kilometer itu bisa memberikan dampak ekonomi hingga 2-3 kali lipat terhadap pendapatan domestik bruto (PDB). Namun Jokowi mengakui pemerintah masih kekurangan Rp386 triliun untuk menyelesaikan seluruh ruas hingga 2024.
"Ini kebutuhan untuk investasinya sebesar Rp476 triliun dan dari total investasi itu masih ada kebutuhan tambahan pendanaan sebesar Rp386 triliun untuk menyelesaikan keseluruhan ruas backbone sampai 2024," kata Jokowi.
Mantan Walikota Solo itu meminta agar jajarannya mengkaji ulang kembali kelayakan finansial proyek tersebut. Jokowi juga mendorong agar jajarannya mencari opsi pendanaan di luar penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Penyertaan Modal Negara (PMN).
"Saya minta ada terobosan sumber-sumber pembiayaan alternatif untuk mengurangi beban ekuitas dari PMN dan juga tidak tergantung dari APBN. Ini yang saya kira perlu digarisbawahi," kata Jokowi.
Selain Tol Trans Sumatera, Jokowi juga mendorong segera diselesaikan proyek jalan tol Cisumdawu. Jokowi menyesalkan masih adanya sejumlah hambatan seperti kendala pembebasan lahan dan kendala administrasi dalam pengembalian dana talangan tanah.
Jokowi ingin mengetahui kendala dan mencari solusi agar proyek tersebut berjalan dengan baik. Jokowi juga menemukan kurang lengkapnya regulasi dalam pengerjaan proyek tersebut di Kementerian Keuangan maupun Kementerian ATR/BPN.
Ia melihat proyek Tol Cisumdawu penting untuk dipercepat karena berkaitan dengan akses menuju Bandara Kertajati.
Jokowi sempat kesal karena banyak kendala administrasi yang berulang sehingga harus menyelesaikan perkara secara satu-per-satu. Ia ingin agar ada aturan ringkas dan cepat sehingga tidak terjadi masalah.
"Saya melihat ini banyak kendala aturan teknis dan prosedur administrasi yang terus berulang-ulang kita alami dan tidak ada penyelesaian secara permanen, penyelesaiannya secara kasus per kasus. Tidak kita buat regulasi yang sederhana, yang ringkas, yang cepat. Sebetulnya solusinya itu," kata Jokowi.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Bayu Septianto
