tirto.id - Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah mengalokasikan belanja negara di tahun 2021 sebesar Rp2.750 triliun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2021 pun, kata Jokowi akan berfokus kepada emat hal. Poin pertama yang menjadi prioritas adalah penanganan kesehatan COVID-19, khususnya terkait persoalan vaksinasi.
"Oleh sebab itu anggaran yang berkaitan dengan penguatan sarana prasrana kesehatan, laboratorium, penelitian dan pengembangan sangat diperlukan," kata Jokowi saat memberikan sambutan dalam acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa di Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/11/2020).
Kedua, pemerintah fokus pada perlindungan sosial kepada kelompok tidak mampu dan rentan. Fokus ketiga adalah program pemulihan ekonomi nasional. Jokowi menekankan pemulihan ekonomi berfokus kepada dunia usaha dan UMKM.
Fokus keempat adalah untuk membangun fondasi yang lebih kuat dengan melakukan reformasi struktural baik kesehatan pendidikan perlindungan sosial dan bidang lainnya.
Jokowi menuturkan empat fokus tersebut pun membuat APBN tahun 2021 lebih besar daripada tahun 2020. Ia menuturkan, "Ini tumbuh 0,4 persen dibandingkan alokasi belanja di APBN 2020".
Jokowi merinci alokasi anggaran untuk kementerian lembaga mencapai Rp1.032 triliun untuk belanja kementerian/lembaga. Kemudian dana transfer daerah sebesar Rp795 triliun. Alokasi belanja itu pun akan digunakan untuk pemulihan ekonomi dan pembangunan di berbagai bidang.
"Kesehatan misalnya sebesar Rp169,7 triliun, pendidikan Rp550 triliun, infrastruktur Rp417,4 triliun, perlindungan sosial Rp408,8 triliun, ketahanan pangan Rp99T pembangunan bidang teknologi dan informasi 26 triliun dan seterusnya," kata mantan Walikota Solo ini.
Jokowi menegaskan belanja pemerintah menjadi kunci penggerak roda ekonomi Indonesia. Oleh sebab itu, ia meminta agar kementerian dengan anggaran besar seperti Kemendikbud, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, dan kementerian lain maupun daerah untuk segera menggelar lelang dini di bulan Desember 2020 agar roda ekonomi tahun 2021 membaik.
"Artinya di bulan Januari itu sudah ada pergerakan karena lelangnya sudah dilakukan setelah DIPA ini nanti diserahkan," kata Jokowi.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Bayu Septianto
