tirto.id - Presiden Joko Widodo melarang para menteri kabinet untuk keluar negeri selama kondisi Indonesia sedang gawat dilanda Corona.
"Presiden telah menegaskan bahwa dalam PPKM Darurat ini tentunya sense of crisis seluruh kementerian atau lembaga, para pemimpin itu harus ada," ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung dalam keterangan, Jumat (16/7/2021).
Terkait hal tersebut, Jokowi melarang seluruh menteri maupun kepala lembaga untuk bepergian ke luar negeri jika tidak ada hal yang bersifat khusus serta tanpa ada izin dari Presiden.
"Yang boleh bepergian ke luar negeri hanya Menteri Luar Negeri karena memang sesuai dengan bidang tugasnya. Yang lainnya, kalau ada hal yang bersifat khusus harus mendapatkan izin secara langsung dari Bapak Presiden," kata Pramono.
Sebelum Presiden Jokowi mengultimatum, sejumlah menteri terekam wara-wiri ke luar negeri meski negaranya dilanda pandemi hebat.
Mereka antara lain Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Beberapa kali ke sejumlah negara untuk bicara belanja alutsista. Kemudian Menteri Investasi Bahlil Lahadahlia berdalih ke Amerika Serikat untuk urusan investasi. Demikian juga Menteri Perdagangan M. Luthfi dan terakhir adalah Menteri Bappenas Suharso Monoarfa yang pergi ke luar negeri saat di Indonesia berlangsung Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Kasus baru melonjak dalam tiga hari terakhir pada kisaran 50 ribu dan kematian baru tercatat paling tinggi selama pandemi dengan 1.205 pada Kamis 16 Juli. Tingginya penularan Corona disebut menjadikan Indonesia sebagai episentrum baru Corona di Asia menggantikan India.
Di tengah ratusan warga isolasi mandiri meninggal karena rumah sakit penuh, Pramono mengingatkan agar seluruh kementerian, lembaga negara dan pemerintah daerah untuk membuat tempat isolasi pasien COVID-19 bagi pegawainya.
Mendesaknya tempat isolasi terpusat terkait dengan banyaknya warga meninggal saat isoman di rumah masing-masing. Menurut organisasi sipil LaporCOVID-19 terdapat 619 orang meninggal saat isoman hingga Kamis 15 Juli 2021. Bahkan di antaranya adalah sepasang suami-istri di Sleman, DI Yogyakarta, daerah dengan tingkat keterisian rumah sakit khusus COVID-19 di atas 90 persen.
Pramono menuturkan, kementerian, lembaga negara hingga pemerintah daerah agar menyiapkan tempat isolasi bagi masing-masing pegawai dengan kapasitas 300-500 orang. Ia pun menegaskan pemerintah pusat akan membantu pengadaan obat-obatan selama penerapan isolasi.
Saat ini program obat gratis untuk pasien COVID-19 isolasi mandiri sudah diberikan kepada warga di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Dimungkinkan akan melebar ke daerah lain.
"Kemudian nanti pemerintah juga bertanggung jawab untuk mempersiapkan seluruh obat-obatan kepada isoman yang akan bergabung itu," kata Pramono.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Zakki Amali
