Menuju konten utama

Jokowi: Kewenangan Polri Besar, Jangan Disalahgunakan

Presiden Jokowi mengingatkan, jajaran Polri tidak tajam ke bawah tapi tumpul ke atas dalam menegakkan hukum.

Jokowi: Kewenangan Polri Besar, Jangan Disalahgunakan
Presiden Joko Widodo memberikan arahan saat penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/6/2023). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/tom.

tirto.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan, jajaran Polri agar tidak tajam ke bawah tapi tumpul ke atas dalam menegakkan hukum. Hal itu disampaikan Jokowi saat menjadi Inspektur Upacara Peringatan ke-77 Hari Bhayangkara di Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (1/7/2023).

“Kewenangan Polri itu besar, kekuatan Polri juga besar. Ini harus digunakan secara benar. Jangan ada yang disalahgunakan, jangan ada lagi persepsi hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas,” kata Jokowi.

Jokowi menuturkan masyarakat membutuhkan rasa aman, rasa keadilan dan perlakuan Polri untuk memberikan pengayoman. Dia meminta Polri untuk tidak mengabaikan keinginan masyarakat. Jokowi berharap Polri harus memberikan kepastian perlindungan, kepastian hukum, dan kepastian berusaha bagi masyarakat dan pengusaha.

Sementara itu, dia pun senang dengan meningkatnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri menjadi lebih dari 70 persen dari sebelumnya 60 persen. Namun, Jokowi tetap meminta Polri memperbaiki diri dan terus berbenah.

"Ini perkembangan baik, tapi masih harus terus ditingkatkan, Polri harus terus memperbaiki diri, berbenah diri, melakukan reformasi-reformasi di segala lini," ujar Jokowi.

Kepala Negara mengatakan masyarakat akan terus mengawasi kinerja Korps Bhayangkara. Jokowi pun mengakui akan terus memantau gerak-gerik para prajurit Polri.

“Hati-hati sekarang ini segala sesuatu bisa direkam bisa disebarluaskan, gerak gerik Polri sekecil apapun tidak bisa ditutup-tutupi lagi, sehingga kepercayaan kepada Polri akan selalu diuji, seberapa tinggi tingkat kepercayaan rakyat, seberapa tinggi tingkat kepuasan rakyat, itu menjadi hal yang penting,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia pun mengibaratkan institusi Polri seperti sapu lidi yang masing-masing lidinya harus bersih, lurus, kuat, serta diikat dengan kesatuan dan sinergitas. Jokowi pun mengingatkan agar tidak boleh ada blok-blokan atau patron-patronan dalam institusi Polri.

“Polri itu ibarat sapu lidi, masing masing lidi harus bersih, harus lurus, harus kuat, yang harus diikat dengan semangat kesatuan dan sinergitas. Tidak boleh lagi ada blok-blokan, tidak boleh lagi ada patron-patronan,” bebernya.

Jokowi meminta Polri untuk menjaga betul kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sejak level rekrutmen. Sistem promosi di Polri, kata Jokowi, juga harus diperbaiki.

Selain itu, Jokowi juga meminta agar pengawasan dan kedisiplinan terhadap anggota Polri diperketat. Dia pun mengingatkan tantangan Polri kedepan akan semakin berat, bukan semakin ringan.

Polri Diminta Kawal IKN

Tantangan itu, antara lain, keamanan dan ketertiban masyarakat yang harus dikawal ketat, dan proyek prioritas nasional seperti Ibu Kota Nusantara (IKN) yang harus dikawal secara serius. Kemudian, Polri juga harus bisa meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta mengantisipasi kejahatan dengan teknologi yang semakin canggih.

“Semua ini butuh kesigapan dan kecepatan, butuh penguasaan teknologi dan inovasi, butuh komunikasi publik yang baik,” kata Jokowi.

Hari Bhayangkara merupakan hari Kepolisian Nasional yang diambil dari momentum turunnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 11 Tahun 1946. Setiap 1 Juli diperingati sebagai Hari Bhayangkara. Pada tahun ini, Polri melalui peringatan HUT Korps Bhayangkara menegaskan perannya dengan Tema "Polri Presisi Untuk Negeri, Pemilu Damai Menuju Indonesia Emas".

Baca juga artikel terkait HUT BHAYANGKARA

tirto.id - Hukum
Sumber: Antara
Editor: Intan Umbari Prihatin