tirto.id - Presiden Joko Widodo menyindir kembali soal ruwetnya birokrasi untuk pelaksanaan investasi di tubuh BUMN. Ia geram karena banyak investasi yang bisa masuk lewat Pertamina dan PLN justru timbul banyak masalah akibat birokrasi.
"Saya melihat sebetulnya investasi yang ingin masuk ke Pertamina, ke PLN ini mengantre dan banyak sekali tapi ruwetnya itu ada di birokrasi kita dan juga ada di BUMN kita sendiri. Terus [terang] saya ini orang lapangan ya saya kadang-kadang ingin marah untuk sesuatu yang saya tahu tapi kok sulit banget dilakukan, kok sulit enggak jalan-jalan," kata Jokowi dalam rapat pengarahan kepada direksi dan komisaris PLN dan Pertamina di Istana pada 16 November 2021 lalu sebagaimana ditayangkan Sekretariat Presiden, Sabtu (20/11/2021).
Jokowi mengingatkan, masalah keruwetan birokrasi harus diselesaikan dengan aksi profesional. Ia pun meminta agar para direksi dan komisaris selalu menghitung konsekuensi dalam mengambil kebijakan.
Ia mencontohkan Pertamina harus bisa mengkalkulasi dampak tarif bahan bakar premium dan LPG atau kenaikan tarif listrik yang dilakukan PLN. Hasil kajian juga harus disampaikan ke publik secara terbuka. Ia meminta penugasan negara tetap harus mengedepankan profesionalisme perusahaan.
"Jangan sekali lagi jangan numpangi, jangan bersembunyi atas nama penugasan sehingga tata kelolanya tidak efisien, procurementnya tidak benar, ini yang harus dihindari dengan namanya penugasan itu. Itu kelemahan BUMN itu kalau sudah ada penugasan itu ini menjadi tidak profesional ada di situ," kata Jokowi.
Jokowi pun mengingatkan agar BUMN tidak lupa dengan posisi pemerintah. Ia beralasan, pemerintah punya skenario dan kepentingan yang dikejar sehingga punya rencana besar. Ia ingin agar kepentingan BUMN dan negara bisa berjalan beriringan sehingga para direksi dan komisaris harus sejalan dengan pemerintah.
Ia juga meminta kepada PLN dan Pertamina untuk segera mengeksekusi rencana yang sudah disepakati. Ia mengingatkan, dunia berubah setiap waktu dan penyesuaian berjalan dengan cepat.
"Sekali lagi kesempatan untuk investasi di Pertamina, kesempatan investasi di PLN itu terbuka sangat lebar kalau saudara-saudara terbuka, membuka pintunya juga lebar lebar. Keterbukaan itu yang saya inginkan, yang diinginkan juga oleh Undang-Undang Cipta Kerja," kata Jokowi.
Jokowi mencontohkan bagaimana Rosneft ingin berinvestasi ke kilang Tuban dengan angka Rp168 triliun, tetapi baru terealisasi Rp5,8 triliun. Kini, investasi tersebut bermasalah karena ada permintaan mulai akses jalan tol, kereta api dan lain-lain. Jokowi lantas meminta agar masalah tersebut bisa dijawab tegas.
Ia juga mencontohkan masalah di tubuh PT Trans Pasific Petrochemical Indonesia (TPPI) yang tidak kunjung selesai. Menurut Jokowi, semua masalah yang disampaikan sudah didengar dan diikuti. Ia lantas menyampaikan kebijakan bahwa negara tidak ingin impor karena Indonesia mampu.
"Negara itu inginnya neraca kita adalah neraca kita baik, impor kita tidak banyak karena kita bisa memproduksi sendiri. Karena kita punya industrinya, kita punya mesinnya. Kita pun punya bahan bakunya. Kok gak kita lakukan malah impor. Itu lho yang saya sedih," kata Jokowi.
Jokowi lantas mengingatkan bahwa citra Indonesia sudah mulai membaik. Ia bercerita bagaimana Crown Prince Uni Emirat Arab (UEA) Mohammed Bin Zayed dan pejabat UEA lain memuji perubahan birokrasi Indonesia yang mulai serba cepat. Ia pun meminta birokrasi yang mulai berjalan dalam kurun waktu 1-2 hari bisa semakin baik.
"Ini jangan sampai, persepsi itu runtuh gara-gara apa yang tadi saya sampaikan tidak dikerjakan dengan cepat," kata Jokowi.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Bayu Septianto
