Menuju konten utama

Jokowi Impikan PDB Indonesia Capai 7 Triliun Dolar AS di Tahun 2045

Jokowi berharap Indonesia bisa keluar dari middle income trap di tahun 2045 dan memiliki PDB hingga 7 triliun dolar AS.

Jokowi Impikan PDB Indonesia Capai 7 Triliun Dolar AS di Tahun 2045
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi putranya Gibran Rakabuming (kanan) menyalami warga sebelum mengikuti upacara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024 di Jakarta, Minggu (20/10/2019). ANTARA FOTO/Rachman/mrh/hp.

tirto.id - Presiden Joko Widodo berharap Indonesia dapat keluar dari jebakan negara dengan pendapatan kelas menengah atau middle inocme trap pada tahun 2045.

Di umur seratus tahun itu, kata Jokowi, Indonesia bisa menjadi negara maju dengan pendapatan Rp320 juta per kapita per tahun atau Rp27 juta per kapita per bulan.

Ia juga memimpikan Produk Domestik Bruto Indonesia mencapai 7 triliun dolar AS di tahun tersebut.

"Indonesia sudah masuk 5 besar ekonomi dunia dengan kemiskinan mendekati nol persen. Kita harus menuju ke sana. Kita sudah hitung, sudah kalkulasi, target tersebut sangat masuk akal dan sangat memungkinkan," ujar Jokowi dalam pidatonya usai dilantik sebagai Presiden masa jabatan 2019-2024 di kompleks parlemen, Senayan, Minggu (20/10/2019).

Meski demikian, Jokowi menyadari hal itu tidak mudah dan butuh kerja keras. Lantaran itu, lima tahun ke depan pemerintahannya bakal memfokuskan rencana kerjanya pada bebrapa hal.

Pertama, pembangunan SDM yang akan menjadi prioritas utama. Membangun SDM yang pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi penting agar bonus demografi dapat membawa perekonomian Indonesia tumbuh melesat.

Kedua, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, serta mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.

Ketiga, periode kedua pemerintahan Jokowi akan berfokus pada pembenahan regulasi dan tata kelola birokrasi. Degala bentuk kendala regulasi harus disederhanakan, dipotong, dipangkas.

Keempat, penyederhanaan birokrasi harus dilakukan besar-besaran.Terakhir, adalah transformasi ekonomi. "Kita harus bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," tuturnya.

Baca juga artikel terkait PELANTIKAN PRESIDEN 2019 atau tulisan lainnya dari Hendra Friana

tirto.id - Ekonomi
Penulis: Hendra Friana
Editor: Hendra Friana