tirto.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) geram banyak aset negara tidak dimaksimalkan secara produktif oleh swasta dan BUMN. Padahal izin konsesi lahan sudah diberikan pemerintah 10 hingga 20 tahun, tapi dibiarkan saja tanpa dikelola.
"Diberi izin konsesi 20 tahun dibiarkan, enggak diapa-apain, 15 tahun enggak diapa-apain 10 tahun enggak diapa-apain," kata Jokowi dalam acara Outlook Perekonomian Indonesia 2023, di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Rabu (21/12/2022).
"Kita ini terlalu banyak membiarkan aset-aset negara jadi aset-aset yang tidur dan aset-aset yang nganggur. Tidak produktif," sambung Jokowi.
Jokowi bahkan meminta Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan Menteri ESDM, Arifin Tasrif untuk mencabut izin konsesinya lahan-lahan tersebut. Selanjutnya bisa diberikan kepada pihak swasta dan BUMN yang mampu untuk mengelolanya secara produktif.
"Cabut dan berikan kepada yang memiliki kemampuan baik finansial, kemampuan SDM," jelasnya.
Padahal kata Jokowi, jika aset-aset itu dikelola secara baik, maka akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian Indonesia. Mulai dari membuka lapangan kerja hingga menekan angka pengangguran di daerah tersebut.
"Hal-hal seperti ini harus kita hentikan. Berhenti. Dibelikan peralatan, tidak dioperasionalkan ditumpuk di gudang. banyak itu coba cek di dinas-dinas di BUMN. Banyak sekali. Dipikir saya gak tahu, tahu," tegasnya.
"Inilah hal-hal yang menyebabkan kita tidak produktif hal-hal dimulai hal-hal yang seperti ini atau membeli alat yang sebetulnya tidak diperlukan juga banyak pembelanjaan hal-hal yang tidak produktif seperti ini," pungkasnya.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Intan Umbari Prihatin
