tirto.id - Presiden Jokowi berulang kali menyebutkan peningkatan peringkat investasi atau investment grade dalam pidatonya di Senayan, Rabu (16/8). Meningkatnya peringkat tersebut diklaim sebagai pencapaian pemerintah dalam tiga tahun terakhir.
“Pertumbuhan ekonomi yang tetap dijaga naik disertai berbagai perbaikan pengelolaan anggaran, terus mendorong kepercayaan investor kepada kita,” ujarnya dalam Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT ke-72 kemerdekaan Indonesia. Jokowi kemudian mendukung pernyataannya dengan peringkat Indonesia di Laporan Ease of Doing Business tahun 2017 yang naik di peringkat ke-91 dari posisi ke-106 pada tahun sebelumnya.
Jokowi mengklaim prestasi itu diraih karena pemerintah telah memangkas berbagai regulasi dan alur birokrasi panjang yang selama ini membelenggu ekonomi Indonesia. “Terutama melalui 15 Paket Kebijakan Ekonomi yang telah dijalankan sejak tahun 2015,” imbuhnya.
Sejak 9 September 2015 hingga 15 Juni tahun ini, Pemerintahan Jokowi telah menelurkan 15 paket kebijakan ekonomi. Paket kebijakan itu berisi berbagai kebijakan di banyak sektor industri. Namun, sebagian besar adalah memperlebar porsi investasi asing. Di industri perfilman misalnya, pemerintah membuka keran investasi asing hingga 100 persen.
Selain itu, Jokowi juga membanggakan peringkat investment grade atau layak investasi dari tiga lembaga pemeringkat internasional yakni; Standard and Poor’s Global Ratings (S&P), Fitch Ratings, dan Moody’s. Jokowi menyebutkan, pada Mei 2017, lembaga pemeringkat Standard & Poor’s menaikkan peringkat surat utang negara Indonesia menjadi peringkat layak investasi.
Sebelumnya, Fitch dan Moody’s juga menaikkan outlook untuk peringkat layak investasi surat utang negara Indonesia, dari stabil menjadi positif, seiring dengan stabilitas makro ekonomi dan perbaikan daya tahan perekonomian nasional. “Dengan pengakuan internasional tersebut, untuk pertama kalinya Indonesia mendapat peringkat layak investasi dari seluruh lembaga pemeringkat kredit utama dunia sejak pasca krisis keuangan Asia tahun 1997,” katanya.
Penjelasan serupa kembali disampaikan Jokowi pada pidatonya mengenai Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2018 beserta Nota Keuangannya. “Bahkan di dalam survei bisnis oleh United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), posisi Indonesia naik ke peringkat 4 sebagai negara tujuan investasi prospektif,” imbuh Jokowi.
Menurut data dari Kementerian Keuangan, S&P memang telah menaikkan peringkat Indonesia dari sebelumnya BB+ menjadi BBB-. Butuh enam tahun bagi negara ini untuk bisa mencapai peringkat tersebut. Namun, seperti yang diungkapkan Nufransa Wira Sakti, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan dalam Media Keuangan yang terbit Juli lalu.
“Hasil pemeringkatan ini sangat menggembirakan, tetapi tidak boleh membuat kita terlena dan cepat berpuas diri. Apalagi peringkat investasi yang diberikan S&P masih di level BBB- atau satu tingkat saja di atas kategori junk bond. Tugas pemerintah di bidang perekonomian masih jauh dari selesai.”
Penulis: Wan Ulfa Nur Zuhra
Editor: Suhendra
