tirto.id - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menanyakan sikap Anies Baswedan terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Ganjar meminta capres nomor urut 3 tersebut merinci pendapatnya mengenai polusi dan kemacetan di DKI Jakarta yang menjadi pertimbangan pemindahan ibu kota.
"Mas Anies dengan berbagai kondisi yang ada di Jakarta, traffic jam, orang bermigrasi bagaimana polusi yang terjadi, saya ingin dapat statement yang clear dari Mas Anies, apa pendapat Mas Anies ketika kemudian Indonesia sentris itu ingin dibangun, mimpi besar anak bangsa sejak presiden sebelumnya ingin dibangun untuk memindahkan ibukota dari Jakarta ke IKN?" tanya Ganjar saat debat capres-cawapres di KPU, Jakarta, Selasa (12/12/2023).
Anies lantas mengklaim dirinya berupaya membereskan masalah di Jakarta. Ia mengatakan, Jakarta memiliki beragam masalah mulai dari lingkungan hidup, lalu lintas hingga masalah kepadatan penduduk. Ia menyinggung bagaimana pemindahan masalah lalu lintas dengan pemindahan ASN ke Nusantara.
"Kalau kami melihat begitu kita bicara lalu lintas, kontribusi aparat sipil negara di dalam kemacetan itu hanya 4 sampai 7 persen. Jadi nggak akan mengurangi kemacetan di sini," kata Anies.
Anies juga menyinggung penyelesaian masalah lingkungan hidup dengan pembangunan transportasi umum berbasis elektrik hingga membangun taman. Hal itu dilakukan untuk membuat Jakarta nyaman. Ia menyindir aksi Belanda yang malah meninggalkan Kota Tua.
"Jadi jangan kita meniru pemerintah Belanda. Mereka punya Kota Tua. Ketika Kota Tua turun, mereka pindah ke selatan. bikin di sekitar Monas, ditinggalkan. Masalah tidak diselesaikan. Kita harus menghadapi masalah dengan menyelesaikan," kata Anies.
Sementara itu, dalam kasus IKN, Anies mengatakan bahwa pembangunan Nusantara bukan hal penting. Ia menilai, masih banyak daerah yang perlu pembangunan seperti perbaikan sekolah rusak dan pembangunan jalan tol.
"Ketika kita memiliki masalah yang masih urgent di depan mata kita, di Kalimantan sendiri kebutuhan untuk membangun sekolah yang rusak sangat banyak. Membangun kereta api atau jalur tol antar kota di Kalimantan itu urgent. Yang merasakan dari uang itu siapa? rakyat. sementara yang kita kerjakan hanya membangun tempat untuk aparat sipil negara bekerja. Bukan untuk rakyat dan bukan pusat perekonomian," kata Anies.
Mendengar jawaban Anies, Ganjar menyimpulkan Anies menolak IKN. "Apakah boleh saya simpulkan kalau begitu mas Anies dalam posisi yang oposisi terhadap beberapa kebijakan termasuk IKN? menolak IKN dilanjutkan?" tanya Anies.
Anies lantas membalas dengan mengatakan bahwa Nusantara sebagai produk negara yang tidak melibatkan partisipasi publik dan menyinggung oposisi.
"Inilah salah satu contoh produk hukum yang tidak melewati proses dialog publik yang lengkap sehingga dialognya sesudah jadi undang-undang, dan ketika dialognya sudah undang-undang siapapun yang kritis dianggap oposisi, siapapun yang pro dianggap pro pemerintah. Kenapa? karena tidak ada proses pembahasan yang komprehensif, yang memberikan ruang kepada publik," kata Anies.
Anies menyinggung negara Indonesia adalah negara hukum dan bukan negara kekuasaan. Ia menilai, publik perlu terlibat dalam membahas aturan, tetapi kondisi Indonesia saat ini sudah seperti negara yang dipimpin kekuasaan.
"Dalam negara hukum berikan ruang kepada publik untuk membahas sebuah peraturan sebelum dia ditetapkan, tapi ini nada-nadanya seperti negara kekuasan di mana penguasa menentukan hukum, dan kemudian dari situ kita berdebat pro-kontra," kata Anies.
Anies menilai publik butuh pembangunan yang bersifat penting. Ia menganalogikan situasi saat ini belum memenuhi masalah penting seperti masalah pupuk sementara pemerintah lebih membangun Nusantara.
"Kami melihat ada kebutuhan-kebutuhan urgent yang dibangun untuk rakyat. Kalau hari ini kita belum bisa menyiapkan pupuk lengkap tapi pada saat yang sama kita membangun sebuah istana untuk presiden di mana rasa keadilan kita," kata Anies.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Anggun P Situmorang
