tirto.id - Wakil Ketua KPK Saut Situmorang buka suara atas tudingan berkembangnya radikalisme di lembaganya. Saut menyatakan tidak ada paham radikal yang berkembang di KPK. Ia mengatakan, Pancasila menjadi harga mati di lembaganya.
"Itu sebabnya ada Garuda Pancasila yang gagah di lobi KPK, dan gedungnya diberi warna dan nama merah putih," kata Saut saat dihubungi Tirto pada Jumat (14/6/2019).
Belakangan jagad Facebook diramaikan dengan tulisan dari Denny Siregar. Dalam tulisan itu Denny mengapresiasi Panitia Seleksi Pimpinan KPK yang menggandeng BIN dan BNPT untuk mencegah orang yang terpapar radikalisme menjadi pimpinan di lembaga antirasuah.
Denny pun membahas soal isu faksi "Polisi Taliban" dan "Polisi India" di KPK. Menurut dia, hal ini pernah diungkap Direktur Indonesia Police Watch (IPW) Neta S. Pane beberapa bulan lalu.
"Saya kurang tahu yang dimaksud dengan polisi India. Mungkin mirip dengan polisi India yang baru datang ketika kejadian sudah selesai. Sedangkan polisi Taliban dimaksud adalah kelompok agamis dan ideologis," kata Denny dalam tulisannya.
Denny juga menyinggung nama penyidik senior Novel Baswedan dan mantan komisioner KPK Bambang Widjojanto. Menurut Denny, kelompok Taliban memiliki pengaruh kuat di KPK. Kelompok ini bahkan bisa menentukan mana kasus yang harus diangkat dan kasus yang diarsipkan.
Tulisan ini kemudian disebarkan ke Twitter oleh akun @Sahal_AS. "Banyak pendukung KPK yg belakangan dirundung kecemasan.. Mrk bertanya2, betulkah kaum “Islam cingkrang” makin menguat di KPK? Tulisan Bung @Dennysiregar7 ini mencerminkan kecemasan tsb. Yuk kawal KPK. Jgn sampe lembaga vital NKRI ini terpapar radikalisme. #SaveKPK" kata dia dalam twitnya.
Menanggapi ini, Saut meminta agar personel KPK tidak dinilai dari penampilan luarnya, melainkan dari hasil kerjanya.
"Ya jangan dilihat celana lah, jenggot lah, atau baju lah. Itu luarnya saja dan style-nya saja. Lihatlah yang dilakukan!" kata Saut.
Saut pun menjamin tidak ada satu kelompok tertentu yang bisa main-main di KPK. Ia mengklaim, proses check and balance di lembaganya sangat kuat karena ada pengawas internal dan pantauan langsung dari pimpinan KPK.
Lebih lanjut, Saut menilai rencana Pansel KPK untuk meminta bantuan BIN dan BNPT adalah bagian dari upaya untuk mencari orang terbaik. Sebelumnya, Ketua Pansel KPK Yenti Ganarsih berencana meminta bantuan BIN dan BNPT guna memastikan calon pimpinan KPK tidak terpapar radikalisme.
"Maka harus kita anggap bagian mencari pimpinan KPK yang bebas dari kelompok atau individu yang punya kepentingan sempit yang saya sebut sebagai “noise" itu," kata Saut.
Penulis: Mohammad Bernie
Editor: Alexander Haryanto
