Menuju konten utama

Pegiat Antikorupsi Nilai Isu "Islam Celana Cingkrang" Jatuhkan KPK

Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Padang Feri Amsari menilai isu kelompok "Islam celana cingkrang" hanyalah isu politik guna menjatuhkan kredibilitas KPK.

Pegiat Antikorupsi Nilai Isu
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ,Jakarta. tirto.id/Tf Subarkah.

tirto.id - Belakangan beredar tudingan di media sosial soal adanya kelompok "Islam celana cingkrang" di dalam tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kelompok itu disebut terlibat dalam menentukan kasus rasuah yang digarap dan kasus yang dikandangkan.

Atas tudingan ini, Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Padang Feri Amsari menilai hal itu hanyalah isu politik guna menjatuhkan kredibilitas KPK.

"Itu isu politik bohong kepada KPK. Ada yang sengaja membangun alasan bahwa unsur internal di KPK itu harus dibenahi," kata Feri saat dihubungi Tirto pada Jumat (14/6/2019).

Feri mengatakan, isu ini sudah lama digulirkan, hanya dalam bentuk yang berbeda. Sebelumnya beredar isu soal adanya kelompok "Polisi Taliban" dan "Polisi India" di dalam KPK.

Menurutnya, isu itu hanyalah isu rekayasa seolah ada friksi antara personel Polri yang bertugas di KPK. Di balik itu isu rekaan itu, ada tujuan lain yang hendak dicapai.

"Dengan membangun isu friksi itu maka pansel KPK jadi punya alasan memilih polisi sebagai pimpinan KPK untuk menyelesaikan konflik internal yang [sebenarnya] direkayasa," kata Feri.

Sebelumnya, Ketua Pansel Pimpinan KPK Yenti Ganarsih menemui Kapolri Tito Karnavian di Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Kamis (13/6/2019). Dalam pertemuan itu, Yenti mengundang personel Polri untuk ikut dalam seleksi calon pimpinan KPK. Yenti pun meminta bantuan korps Bhayangkara itu untuk menelusuri rekam jejak calon pimpinan KPK.

Tito pun menyambut ajakan itu dan mengatakan akan mengirimkan perwira tinggi yang dinilai layak untuk mengikuti seleksi calon komisioner KPK.

Yenti pun mengatakan akan menemui Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Tujuannya untuk meminta bantuan memastikan rekam jejak kandidat capim bebas paparan radikalisme.

Baca juga artikel terkait KINERJA KPK atau tulisan lainnya dari Mohammad Bernie

tirto.id - Hukum
Reporter: Mohammad Bernie
Penulis: Mohammad Bernie
Editor: Maya Saputri