Jak-Lingko, Cara Anies Baswedan Menghapus Jejak Sandiaga Uno di DKI

Oleh: Hendra Friana - 10 Oktober 2018
Dibaca Normal 1 menit
Mengganti ide dan program yang identik dengan Sandiaga, dianggap menjadi bagian dari investasi politik bagi Anies.
tirto.id - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengubah nama program One Karcis One Trip (OK-Otrip) menjadi Jak-Lingko. Perubahan itu terjadi sekitar 42 hari setelah Sandiaga Salahuddin Uno mengundurkan diri dari jabatan Wakil Gubernur DKI Jakarta, pada Senin, 27 Agustus 2018.

Selama ini, istilah OK-Otrip melekat pada Sandiaga. Anies menggantinya dengan nama Jak-Lingko yang diambil dari istilah sawah jaring laba-laba di Flores, Nusa Tenggara Timur. Anies mengadopsi istilah daerah tersebut untuk sistem transportasi terintegrasi di Jakarta.

"Saya ingin garis bawahi, kami ingin memiliki nama yang begitu mendengar namanya, langsung tercermin maknanya. Ini adalah kosakata bahasa Indonesia yang sudah ditetapkan oleh Badan Bahasa," ujar mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu, kemarin (8/10/2018).


Pemprov DKI akan menggelar sayembara desain logo Jak-Lingko. Sayembara ini akan menghabiskan anggaran untuk rebranding. Namun kartu yang dipakai para konsumen tetap kartu OK-Otrip.

Anggota Komisi D DPRD DKI Bestari Barus menganggap perubahan nama itu menjadi keputusan yang tak penting. Sebab menurut politikus Partai Nasdem ini, tak ada perubahan substansial serta rancangan program.

Ke depannya, kata Bestari, perubahan nama ini akan merepotkan karena sebagian besar payung hukum masih mengacu pada OK-Otrip. Salah satunya ialah Pergub Nomor 98/2018 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Katalog Elektronik Lokal Komoditas Jasa Operator Bus Program OK-Otrip.

Oleh karena itu, menurut Bestari, Anies mengubah nama OK-Otrip hanya untuk menyingkirkan program yang kadung melekat pada Sandiaga. Bestari menganggap, Anies mulai memandang Sandiaga sebagai kompetitornya dalam politik.

"Dia [Anies] sudah enggak sepaham lagi sama Sandiaga Uno. Dia bikin istilah sendiri, biar yang diinget dia, kan enggak masalah," kata Bestari saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (8/10/2018).

Infografik CI Menghapus jejakmu


Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai, pendapat Bestari sangat relevan. Menurutnya, Anies saat ini lebih leluasa bekerja dengan ide-idenya sendiri.

"Karena selama ini ide Sandi dianggap lebih menonjol seperti OK-Otrip, Ok-Oce. Jadi setelah Sandiaga mengundurkan diri tidak ada alasan bagi Anies untuk menjalankan program yang jadi prioritas Sandi," ujar Adi saat dihubungi reporter Tirto, Selasa (9/10/2018).

Pengajar politik pada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta ini menganggap, rebranding program punya dampak politis yang cukup signifikan. Jika masa jabatan sebagai gubernur berakhir, ada program yang dapat diklaim sebagai keberhasilan. Terlebih, kata Adi, bidang transportasi publik menjadi ranah yang strategis sebab selalu diingat karena masalahnya yang tak kunjung usai.

"Selama ini kan orang lihat dia [Anies] berani misalnya dalam menghentikan reklamasi. Tapi program lain, apa yang bisa diwariskan lagi? Ya transportasi," tuturnya.

"Anies kan mau memperlihatkan bahwa dia [adalah] gubernur yang powerful. Gubernur yang bisa melakukan apa saja sekali pun dia harus melakukan banyak manuver, mengubah banyak hal yang sudah dibacakan antar tim sukses maupun wakilnya, apalagi dia non-parpol," imbuhnya.


Anggota DPRD Partai Gerindra Syarif menilai, penggantian nama OK-Otrip menjadi Jak-Lingko tak perlu dipersoalkan. Sebab secara substansial tak ada yang diubah.

"Ya justru ini malah bagus kan. Supaya programnya memang betul-betul buat warga Jakarta. Bukan untuk golongan tertentu," ucap Syarif saat dihubungi reporter Tirto.

Dia menganggap, pihaknya sebagai bagian dari partai koalisi pengusung Anies, akan terus mengawasi program-program Anies. Khususnya terkait orientasi program yang disusun sejak masa transisi pimpinan Pemprov DKI Jakarta.

"Saya kira enggak akan Pak Anies [anggap Sandiaga kompetitor] seperti itu. Programnya juga sama. Disusun juga bareng-bareng," ungkapnya.

Sedangkan terkait program OK-Oce, Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta mencoret usulan bujet sebesar Rp3,9 miliar. Dana itu rencananya untuk keperluan sertifikasi pendamping kegiatan Program OK OCE dalam RAPBD-P 2018. Namun Gubernur DKI Anies Baswedan justru tidak mempersoalkan dan enggan memperjuangkannya.

Baca juga artikel terkait OK OTRIP atau tulisan menarik lainnya Hendra Friana
(tirto.id - Politik)

Reporter: Hendra Friana
Penulis: Hendra Friana
Editor: Dieqy Hasbi Widhana