Menuju konten utama

Isu Jatah Menteri Dinilai Bikin Koalisi Prabowo-Sandi Tidak Solid

Burhanuddin Muhtadi menilai isu mengenai pembagian jatah menteri di kubu Prabowo-Sandiaga bisa merusak soliditas koalisi partai pendukung paslon 02 tersebut. 

Isu Jatah Menteri Dinilai Bikin Koalisi Prabowo-Sandi Tidak Solid
Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto menyapa simpatisan saat kampanye terbuka di Lapangan GOR Wisanggeni, Tegal, Jawa Tengah, Senin (1/4/2019). ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah/ama.

tirto.id - Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menilai kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno perlu menghentikan polemik pembagian jatah menteri ke partai-partai pendukungnya di Pilpres 2019.

Dia berpendapat kabar pembagian kursi menteri, yang belum memasukkan Partai Demokrat sebagai salah satu penerima jatah, seperti diungkapkan Hashim Djojohadikusumo, bisa menganggu soliditas koalisi pendukung Prabowo-Sandiaga.

Padahal, menurut Burhanuddin, seharusnya Prabowo-Sandiaga juga mengutamakan Demokrat karena partai ini memiliki basis pendukung besar.

"Statement Pak Hashim kurang strategis, terutama untuk mensolidkan barisan partai pendukung Prabowo," kata Burhanuddin di Cikini, Jakarta, Rabu (3/4/2019).

"Karena justru jatah, tanda kutip ya, jatah Partai Demokrat tidak disebut. Padahal di antara partai pendukung Prabowo, selain Gerindra, yang paling besar [basis pendukungnya] adalah Demokrat," tambah dia.

Burhanuddin menambahkan isu yang berpotensi mengganggu soliditas koalisi tersebut perlu segera diluruskan jika Prabowo-Sandiaga tidak mau kehilangan dukungan dari Demokrat.

"Kalau misalnya gagal dinetralisir, itu bisa berefek lebih jauh. Misalnya, Demokrat mematikan mesinnya untuk memenangkan Pak Prabowo, itu kan merugikan kepentingan Pak Prabowo sendiri," ujar dia.

Menurut Burhanuddin, kubu paslon nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin pun bisa saja mengambil keuntungan dari polemik soal isu pembagian jatah menteri ini.

"Jadi tergantung kepintaran dari partai pendukung Jokowi untuk memanfaatkan isu ini. Karena terus terang, isu soal jatah menteri buat partai pendukung Prabowo itu politicaly incorrect," ucapnya.

Sebelumnya Hashim mengklaim Prabowo pernah bicara soal porsi pembagian jatah menteri kepada dirinya. Direktur Komunikasi dan Media BPN Prabowo-Sandi itu mengatakan pembicaraan itu bahkan sudah membahas sejumlah nama.

Misalnya, ada 7 kursi menteri untuk PAN dan 6 kursi untuk PKS. Sedangkan untuk partai lainnya masih belum disebut, termasuk Demokrat.

Baca juga artikel terkait PILPRES 2019 atau tulisan lainnya dari Felix Nathaniel

tirto.id - Politik
Reporter: Felix Nathaniel
Penulis: Felix Nathaniel
Editor: Addi M Idhom