tirto.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dipastikan menghadiri KTT BRICS 2023 di Afrika Selatan pada 22-24 Agustus nanti. Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin menuturkan, kehadiran Jokowi di agenda tersebut tidak ada hubungannya dengan status keanggotaan Indonesia.
"Bapak Presiden hadir di forum ini untuk memenuhi undangan sebagai tamu, yakni dalam kapasitas Indonesia yang sedang memegang keketuaan ASEAN," kata Bey, Selasa (22/8/2023).
Bey menjelaskan, kedatangan Jokowi tidak ada kaitan dengan kemungkinan Indonesia merapat ke KTT yang digelar aliansi dagang yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan. Jokowi akan hadir, kata Bey, karena kapasitas Indonesia sebagai keketuaan ASEAN.
"Jadi kehadiran Bapak Presiden di KTT BRICS tidak ada kaitan sama sekali dengan status keanggotaan Indonesia di BRICS," tutur Bey.
Untuk diketahui, pertemuan ke-15 BRICS yang digelar di Johannesburg, Afrika Selatan pada 22-24 Agustus 2023 diprediksi spesial. Hal ini tidak lepas terkait kabar beberapa negara ingin merapat ke blok mereka berdasarkan klaim Afrika Selatan, salah satunya yaitu Indonesia.
Sejumlah pengamat hubungan internasional meminta Jokowi untuk berhati-hati dalam menghadiri KTT BRICS. Ahli hubungan internasional Universitas Airlangga Radityo Dharmaputra, misalnya, meminta Jokowi berhati-hati karena Indonesia terancam bisa kehilangan partner dagang di masa depan.
"Indonesia harus berhati-hati jangan sampai justru terjebak di dalam cengkeraman China dan Rusia di BRICS dan kehilangan partner lainnya. Keuntungan ekonomi dari BRICS (yang masih belum pasti) jangan sampai dibayar secara politik," kata Radityo, Senin (21/8/2023).
Serupa, ahli komunikasi dan hubungan internasional Universitas Jember M. Iqbal juga meminta Jokowi berhati-hati karena posisi Indonesia di BRICS bisa mempengaruhi geopolitik ekonomi negara.
Dari sisi positif, kekuatan sumber daya Indonesia sebagai emerging forces memperoleh posisi tawar yang signifikan dalam berbagai aspek utama dalam menghadapi ancaman krisis resesi dunia. Dia menilai, skema tujuan pembangunan ke depan Indonesia semakin membutuhkan kolaborasi dengan ketersediaan sumber daya alam dan lingkungan. Sumber daya itu signifikan untuk dunia, baik BRICS maupun G7 dan G20.
"Buruknya, kekuatan negara barat terutama Amerika Serikat dan Eropa bisa saja akan memainkan politik yang makin asertif, atau tegas bahkan tega kepada "apapun" yang ekonomi politik luar negeri RI lakukan," kata Iqbal, Senin.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Intan Umbari Prihatin
