tirto.id - Terkait permintaan pemerintah Turki untuk menutup sejumlah sekolah yang terindikasi dengan organisasi ulama Fethullah Gulen–tokoh ulama yang dituding berada di balik kudeta Turki–beberapa waktu lalu, pemerintah Indonesia memastikan tidak akan memenuhinya.
Demikian informasi yang diperoleh redaksi tirto.id dari dari rilis di situs resmi setkab.go.id.
“Indonesia adalah negara yang demokratis, negara yang menjunjung tinggi atau mengedepankan politik bebas-aktif, ya. Tentunya kita juga tidak mau urusan dalam negeri kita dicampuri oleh siapapun,” tegas Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung pada Jumat (29/7/2016) siang, kepada wartawan di Gedung III Kemensetneg, Jakarta.
Pramono melanjutkan, urusan dalam negeri Indonesia menjadi tanggung jawab Indonesia, termasuk yang secara resmi diatur dalam undang-undang.
"Peraturan itu telah mendapatkan persetujuan pemerintah di Indonesia sehingga peraturan perundangan Indonesia-lah yang digunakan," paparnya.
Pernyataan yang disampaikan Pramono Anung merupakan tanggapan atas rilis yang dikeluarkan Kedutaan Besar Turki di Jakarta, yang memuat nama-nama sekolah yang dianggap berkaitan dengan organisasi ulama Fethullah Gulen. Melalui rilis itu, Turki berharap Indonesia melakukan penutupan, sama seperti yang sudah dilakukan negara lain.
Pengaruh Gulen di sejumlah negara, termasuk di Indonesia, telah menjadi sorotan pemerintah Turki. Salah satu yang dipersoalkan adalah sekolah-sekolah yang dipayungi oleh Pacific Nations Social and Economic Development Association (PASİAD).
Penulis: Yuliana Ratnasari
Editor: Yuliana Ratnasari
