Idrus Marham Tolak Saran JK Agar Golkar Gelar Munaslub

tirto.id - Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham memastikan partainya tidak akan menggelar musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) untuk memilih ketua umum baru menggantikan Setya Novanto yang kini sudah dicekal KPK terkait penanganan kasus dugaan korupsi e-KTP.

Dia menuding alasan para pihak yang mengusulkan Munaslub untuk membahas nasib Setya Novanto tidak memiliki landasan kuat.

"Orang yang mewacanakan munaslub itu tidak benar dan tidak konstitusional," kata Idrus di Kabupaten Karawang, pada Rabu (26/4/2017) seperti dilaporkan Antara.

Idrus menyatakan hal ini kepada wartawan di sela menghadiri Rapat Pimpinan Daerah Partai Golkar Jawa Barat di Karawang.

Keterangan Idrus itu menanggapi pernyataan mantan Ketua Umum Golkar, yang juga Wakil Presiden, Jusuf Kalla di media yang menyarankan partai berlambang beringin tersebut segera menggelar Munaslub membahas nasib Novanto sebab Ketua DPR RI itu kini sudah dicekal KPK.

Idrus mengklaim para para pengurus DPD Partai Golkar tingkat provinsi se-Indonesia sudah menyatakan kepada dirinya mereka tetap mendukung Novanto menduduki posisi Ketua Umum Golkar.

"Mereka mau ke Jakarta. Hari ini, semua berkumpul untuk memperkuat dukungan kepada Setya Novanto, sekaligus menyatakan tidak ada munaslub," kata Idrus.

Selama ini, menurut Idrus, Partai Golkar solid dan masih mendukung kepemimpinan Novanto.

Bahkan, dia menambahkan, dalam rapat konsolidasi nasional di Bali beberapa waktu lalu, dewan pembina, dewan kehormatan dan ketua dewan pakar Agung Laksono menyatakan dukungannya kepada Novanto.

Idrus menyatakan jajaran pengurus partainya kini sedang berfokus memastikan semua kadernya mendukung Novanto tetap menjabat Ketua Umum. Alasan dia, mayoritas kader Golkar menganggap Novanto sukses memimpin partai.

Sebagai contoh, Idrus mencatat selama Pilkada serentak 2017 lalu, Golkar menjadi partai dengan kandidat usungan yang terbanyak memenangi pemilihan.

Dua hari lalu, desakan agar Golkar menggelar Munaslub juga disampaikan Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Partai Golkar Yorrys Raweyai sebab menganggap Novanto sudah hampir menjadi tersangka di kasus e-KTP.

"Ketua Umum (Novanto) hampir pasti jadi tersangka. Kita harus pahami sekarang udah pencekalan (dicekal KPK). Golkar (perlu) ambil sikap proaktif untuk selesaikan ini demi partai," kata Yorrys usai diskusi “Partai Politik dan Budaya Korupsi” di Hotel Puri Denpasar, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Senin (24/4/2017).