Ide Kontrak Politik #2019GantiPresiden: Manuver PKS atau Mardani?

Reporter: M. Ahsan Ridhoi, tirto.id - 6 Sep 2018 07:00 WIB
Dibaca Normal 2 menit
Kontrak politik dengan Gerindra dinilai hanya akan melemahkan gerakan #2019GantiPresiden.
tirto.id - Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengatakan para pedukung gerakan #2019GantiPresiden yang ia inisiasi bisa mendukung Prabowo Subianto—Sandiaga Uno. Dengan catatan dua pasang bakal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) itu bersedia menandatangani kontrak politik dengan pendukung gerakan #2019GantiPresiden. Namun keinginan Mardani tak sepenuh didukung para penggerak aksi.

Ratna Sarumpaet misalnya, merasa enggan terlibat dalam gagasan kontrak politik yang dicuatkan Mardani. Sebab baginya #2019GantiPresiden adalah gerakan masyarakat yang tidak puas dengan kinerja pemerintah. Bukan gerakan politik praktis. "Apakah aku ikut dalam kontrak politik itu, aku enggak ikutan. Aku enggak merasa berhak untuk menjawab itu. Karena buat aku itu gerakan masyarakat," kata Ratna saat dihubungi reporter Tirto, Rabu (5/9/2018).

Menurut Ratna, dengan atau tanpa kontrak politik gerakan #2019GantiPresiden otomatis sudah mengarah pada pergantian Jokowi lantaran hanya ada dua pasang capres cawapres di Pilpres 2019. Jadi tidak perlu ada upaya melokalisir gerakan #2019GantiPresiden sebatas ke kelompok pendukung Prabowo-Sandi. Apalagi Mardani merupakan kader PKS yang partainya mendukung Prabowo-Sandi.

"Aku sih berpikir gerakan seperti itu kan harus menjadi gerakan civil society enggak perlu menjadi milik kelompok tertentu," kata Ratna.

"Jadi aku lebih baik enggak berkomentar. Karena itu jadi spesifik kan permintaannya. Terutama karena Pak Mardani sendiri kan PKS. Nah sebagai tokoh PKS kan dia sudah berafiliasi dengan Gerindra."


Ketua DPP Gerindra Habiburokhman pun menilai tidak perlu ada kontrak politik antara pendukung gerakan #2019GantiPresiden. Sebab dengan sendirinya gerakan itu mendukung Prabowo-Sandi.
"Karena kita tahu Pak Mardani sendiri kan partainya PKS dan mendukung Pak Prabowo. Kan sekarang kan tidak ada alternatif lain untuk ganti presiden selain dengan Pak Prabowo," kata Habiburokhman kepada Tirto.


Meskipun begitu, Habiburokhman menyatakan Prabowo-Sandiaga tetap terbuka jika memang harus membuat kontrak politik dengan para penggerak #2019GantiPresiden."Kontrak politik kan bisa dengan siapa saja selama memang sesuai dengan visi misi kami tidak masalah," kata Habiburokhman.

Infografik Current Issue 2019 ganti presiden


Manuver

Direktur Populi Centre Usep S. Ahyar menilai kontrak politik yang diwacanakan Mardani merupakan upaya PKS menaikkan posisi tawar kepada Prabowo-Sandiaga. "Selama ini kan coat tail effect-nya Prabowo dan Sandiaga ke Gerindra. Mereka enggak kebagian. Maka saya kira itu bargain yang kemudian dilama-lama gerakan 2019 ganti presiden itu," ujar Tirto.

Menurut Usep ide kontrak politik bisa jadi muncul seiring wacana mengganti tagar #2019GantiPresiden menjadi #2019DukungPrabowo. Sehingga momen ini bisa dimanfaatkan Mardani selaku inisiator cum politikus PKS untuk menaikan posisi tawar dirinya maupun partainya ke Prabowo-Sandi. "Harusnya judulnya sudah ganti ke 2019 dukung Prabowo atau apalah. Tapi ini kan seperti sengaja diulur. Dilama-lamakan dan akhirnya muncul kontrak politik," kata Usep.

Peneliti The Political Literacy Institute Adi Prayitno menganggap ide kontrak politik bisa bermakna ganda. Pertama, ide itu merupakan manuver PKS. Kedua, ide itu manuver Mardani pribadi.

"Atau ini juga bisa menjadi ide Mardani pribadi buat menaikkan bargain-nya mendapat posisi wagub DKI Jakarta. Kan dia masuk nominasi dan harus bersaing dengan Taufik," kata Adi kepada Tirto.


Adi pun menyayangkan langkah Mardani tersebut. Sebab, menurutnya, itu justru bisa menggembosi gerakan ganti presiden dari dalam. "Karena kan faksi di dalamnya juga enggak satu. Enggak cuma PKS saja. Banyak dari mereka juga yang tidak mau terafiliasi ke calon tertentu," kata Adi.

Menurut Adi Gerindra sebagai partai pengusung utama Prabowo-Sandi sebaiknya tidak menanggapi serius kontrak politik yang sedang disusun Mardani atas nama gerakan ganti presiden jika masih ingin mendapatkan simpati kelompok di luar PKS. "Wajar-wajar saja ditanggapinya. Bukan seperti kata Habiburokhman yang bakal menerima. Meskipun PKS memang harus diberi penanganan khusus, tapi lewat cara lain lah," kata Adi.

Wacana kontrak politik antara para penggerak #2019GantiPresiden dengan Prabowo-Sandi disampaikan Mardani pada Selasa 4 September 2018. "Jika disepakati ya, karena ini bukan gerakan politik ya, ini punya masyarakat, masyarakat mau masuk ke Prabowo, tergantung sepakat apa tidak teman-teman di ganti presiden, dan Pak Prabowo-Sandi mau atau tidak melakukan kontrak politik, ini bisa signifikan juga nambah. Begitu," kata Mardani di Kompleks Parlemen Senayan.

Mardani beralasan saat ini dirinya masih menyusun daftar kontrak politik tersebut. Meskipun menurutnya itu tidak akan lepas dari perkara riil kebutuhan para anggota gerakan ganti presiden. "Kami lagi buat, contoh mak-mak gampang, pokoknya kalau Pak Prabowo jadi, harga telur 11 ribu. Gitu lho. Riil. Kalau Pak Prabowo jadi listrik 2.000 ke bawah disubsidi, sekolah gratis sampai ke sepatu, tas, pakaiannya. Mak sih sederhana aja," kata Mardani.

Baca juga artikel terkait PILPRES 2019 atau tulisan menarik lainnya M. Ahsan Ridhoi
(tirto.id - Politik)

Reporter: M. Ahsan Ridhoi
Penulis: M. Ahsan Ridhoi
Editor: Muhammad Akbar Wijaya

DarkLight