tirto.id - DKI Jakarta menginjak usia ke-492 pada 22 Juni 2019. Gubernur DKI Anies Baswedan menyematkan jargon "Wajah Baru Jakarta" sebagai tema kali ini. Tema tersebut, bagi Anies, merupakan ikhtiar untuk mengembangkan daerahnya.
"Bukan sekedar tampilan fisik yang baru. Tapi yang tak kalah penting adalah juga tentang perubahan mindset dan menyusun kebijakan," kata Anies, di DPRD DKI, Jakarta Pusat, Sabtu (22/6/2019).
Anies kemudian menjabarkan hasil kerjanya dalam beberapa waktu belakangan ini, seperti membangun fasilitas publik yang memungkinkan masyarakat dapat saling berinteraksi dengan baik; pengintegrasian transportasi; trotoar yang luas bagi pejalan kaki.
"Dan di saat bersamaan kita dorong kebijakan-kebijakan yang lebih berkeadilan. Kebijakan pajak yang lebih berkeadilan, bahkan sampai penghargaan-penghargaan bagi mereka yang berjasa. Termasuk juga kegiatan, PPDB di Jakarta, kami ambil arah kebijakan yang lebih berkeadilan," tutur dia.
Segala upaya tersebut, Anies akui sebagai jerih payah memajukan Ibu Kota dalam segala aspek, baik yang terlihat dan tidak terlihat.
Namun, Anies tidak menampik bahwa pekerjaan rumahnya sebagai kepala daerah masih banyak.
"Pemerintah bekerja berdasarkan perencanaan, perencanannya sudah ada di dalam RPJMD. Lalu diterjemahkan ke dalam lebih dari 60 KSD [kegiatan strategis daerah], itu yang kami dorong sama-sama,” kata dia.
Ia mengaku akan terus membenahi persoalan-persoalan pembangunan di DKI Jakarta. Tujuannya adalah demi terciptanya kehidupan yang berkeadilan khususnya terkait dengan sosial, ekonomi, dan budaya.
“Sukuri perkembangan, perbaiki kekurangan, lakukan perubahan terus menerus. Itu prinsip kita. Kami berharap dengan itu, satu persatu yang jadi tantangan Jakarta bisa kami selesaikan," ujar Anies.
Wajah Baru Problem Lama
Pengamat Tata Kota, Nirwono Joga merasa belum senada dengan tema hari jadi DKI Jakarta ke-492. Sebab, kata dia, Jakarta belum berubah, pembangunannya tidak merata dan hanya terfokus di Sudirman-Thamrin.
Selain itu, kata Nirwono, Jakarta masih saja seperti yang lalu-lalu, belum memiliki penyelesaian mendasar untuk penanganan banjir, penguraian kemacetan lalu lintas, dan penataan pemukiman kumuh.
“Pembangunan di Jakarta dalam 1-2 tahun terakhir justru semakin menjauh dari apa yang sudah direncanakan dalam RTRW dan RDTR Jakarta 2030. Cenderung menyalahi aturan yang berlaku, seperti PKL yang berjualan di trotoar, tidak disertai penataan PKL yang benar,” kata dia saat dihubungi reporter Tirto.
Nirwono juga menyoroti soal fasilitas publik yang menjadi kebanggaan Anies Baswedan, seperti perluasan trotoar. Menurut Nirwono hal itu hanya upaya "mempercantik" demi kebutuhan momentum ASIAN Games 2018 saja.
Hal tersebut, kata Nirwono, berlaku juga pada fasilitas seperti Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang dibuat bagus dan kehadiran MRT.
"Sementara kondisi JPO yang lain masih memprihatinkan, lantai berlubang dan licin, kabel menempel JPO, tidak ada bahkan kurangnya penerangan dan rawan kejahatan di malam hari. MRT yang belum terintegrasi banyak dengan moda transportasi lainnya. Belum didukung dengan penataan ruang di sepanjang koridor MRT,” kata dia.
Karena itu, Nirwono mengimbau agar pembenahan DKI Jakarta bisa difokuskan untuk hal-hal seperti penanganan banjir, mengurai kemacetan, mengurangi kemiskinan, dan membangun tanpa menggusur.
“Menata Jakarta itu mudah tinggal mengikuti apa yang sudah direncanakan dalam RTRW dan RDTR Jakarta 2030. Mematuhi aturan hukun yan berlaku, maka kota akan tertib, manusiawi, dan berkelanjutan," kata dia.
Jakarta Masih Batavia
Sementara itu, Sejarawan JJ Rizal menilai DKI Jakarta semakin tua dan semakin pelupa. Sifat macam itu, menurut dia, membuat Jakarta tak jarang tersesat menentukan arah langkah.
"Lupa bahwa kota itu warga. Artinya kota dibangun untuk semua. Apalagi Jakarta sering disebut Kota Proklamasi, Kota Juang," ujar JJ Rizal saat dihubungi reporter Tirto.
JJ Rizal bahkan mengatakan Jakarta sekarang, tidak ubahnya Batavia di waktu lalu. Kendati Anies Baswedan dan para pendahulu gencar membangun, menurut JJ Rizal, tetap saja identitas Jakarta masih sebagai pusat perdagangan.
"Sebagaimana dulu Batavia. Alhasil tata ruang dan kewargaan di Batavia tidak diurus dengan serius. Tata ruang tinggal tata uang. Pulau ilegal dibela dari gubernur ke gubernur, dibuatkan perda diberi IMB," tutur dia.
Ia mengkisahkan, bagaimana di zaman Batavia tata ruang dibangun dengan perspektif uang dan politik yang hanya sekedar pemuas dahaga kaum aristokrasi. Ia melihat hal yang sama dengan Jakarta yang usianya sudah menginjak 492 tahun sekarang.
"Kotanya menjadi tua, tetapi basis pikirannya masih sama. Old town new society, kota lama hanya masyarakatnya yang baru,” kata JJ Rizal.
Menurut dia, berkenaan dengan itu, di Jakarta ruang berarti uang, dalam arti perencanaan tata kota dan visinya bukan pada gubernur, melainkan pengembang properti. Dari sana, kata JJ Rizal, Jakarta menemui masalah baru yakni persoalan ekologi.
“Jakarta menghadapi tantangan berat bukan hanya beban infrastruktur, tetapi juga penyedotan air tanah yang menjadi akar pokok penyebab banjir," ujarnya.
Penulis: Alfian Putra Abdi
Editor: Abdul Aziz
