tirto.id - Hari Demokrasi Internasional 2021 diperingati pada 15 September. Hari Demokrasi Internasional (International Day of Democracy) memberikan kesempatan untuk meninjau kembali keadaan demokrasi di dunia.
Demokrasi adalah sebuah proses sekaligus tujuan. Hanya dengan partisipasi dan dukungan penuh dari komunitas internasional, badan pemerintahan nasional, masyarakat sipil dan individu, cita-cita demokrasi dapat diwujudkan menjadi kenyataan untuk dinikmati oleh semua orang.
Nilai-nilai kebebasan, penghormatan terhadap hak asasi manusia dan prinsip menyelenggarakan pemilihan umum dengan hak pilih universal adalah elemen penting dari demokrasi. Demokrasi menyediakan lingkungan alami untuk perlindungan dan realisasi hak asasi manusia secara efektif.
Sejarah Hari Demokrasi Internasional 15 September 2021
Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan resolusi pada 2007 bahwa tanggal 15 September setiap tahun akan diperingati sebagai Hari Demokrasi Internasional, demikian dilansir National Today.
Tujuan PBB adalah untuk mempromosikan peran pemerintah dalam menjaga demokrasi terbuka di antara semua negara anggota Piagam PBB dan untuk merayakan sistem nilai yang dipromosikan demokrasi, memberikan warga kekuatan untuk membuat keputusan mengenai semua aspek kehidupan mereka.
Dalam upaya mereka untuk mengadvokasi masyarakat demokratis di seluruh dunia, PBB melayani berbagai tujuan termasuk memantau pemilihan umum, bekerja untuk memperkuat institusi dan akuntabilitas demokrasi, dan membantu negara-negara yang pulih dari konflik untuk membuat konstitusi mereka sendiri.
Dari kelahiran demokrasi di Yunani kuno ribuan tahun yang lalu hingga hari ini, fondasi masyarakat demokratis adalah kemampuan rakyatnya untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan negara mereka.
Ini hanya dapat terjadi ketika setiap orang diizinkan untuk memilih tanpa memandang ras, jenis kelamin, atau faktor lain yang berarti inklusi dan kesetaraan juga penting bagi keberhasilan masyarakat demokratis.
Tema Hari Demokrasi Internasional 15 September 2021
PBB mengambil tema yang berkaitan dengan pandemi Covid-19 untuk peringatan Hari Demokrasi Internasional tahun ini, yaitu "Memperkuat ketahanan demokrasi dalam menghadapi krisis di masa depan".
Krisis COVID-19 yang belum pernah terjadi sebelumnya telah mengakibatkan tantangan sosial, politik, dan hukum.
Ketika negara-negara di seluruh dunia mengadopsi langkah-langkah darurat untuk mengatasi krisis, sangat penting untuk terus menegakkan supremasi hukum, melindungi dan menghormati standar internasional dan prinsip-prinsip dasar legalitas, dan hak untuk mengakses keadilan, pemulihan dan proses hukum.
Sekretaris Jenderal PBB António Guterres mendesak pemerintah untuk transparan, responsif, dan akuntabel soal kondisi Covid-19 di negara masing-masing.
“Tanggapan terbaik adalah yang merespon secara proporsional terhadap ancaman langsung sambil melindungi hak asasi manusia dan supremasi hukum,” katanya, dilansir laman PBB.
Sekretaris Jenderal mengatakan negara harus menghormati dan melindungi hak kebebasan berekspresi dan pers, kebebasan informasi, kebebasan berserikat dan berkumpul. Kekhawatiran di banyak negara dalam konteks Covid-19 meliputi:
- Langkah-langkah untuk mengontrol arus informasi dan tindakan keras terhadap kebebasan berekspresi dan kebebasan pers.
- Penangkapan, penahanan, penuntutan atau penganiayaan terhadap lawan politik, jurnalis, dokter dan petugas kesehatan, aktivis, dan lainnya karena diduga menyebarkan “berita palsu”.
- Polisi siber yang agresif dan peningkatan pengawasan online.
- Penundaan pemilu meningkatkan masalah konstitusional yang serius dalam beberapa kasus dan dapat menyebabkan meningkatnya ketegangan.
Krisis tersebut menimbulkan pertanyaan bagaimana cara terbaik untuk melawan ucapan yang berbahaya sambil melindungi kebebasan berekspresi.
Upaya pembersihan untuk menghilangkan informasi yang salah atau disinformasi dapat mengakibatkan penyensoran yang disengaja atau tidak disengaja, yang merusak kepercayaan. Tanggapan yang paling efektif adalah informasi yang akurat, jelas, dan berbasis bukti dari sumber yang dipercaya orang.
Di seluruh dunia, organisasi masyarakat sipil telah menjawab seruan PBB untuk bertindak mengatasi dan melawan berbagai kekahwatiran pemberangusan demokrasi dalam krisis Covid-19.
