tirto.id - Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menegaskan, pihaknya akan memberikan sanksi kepada pengurus yang menggunakan lambang NU untuk kepentingan politik praktis. Hal itu disampaikan Yahya usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (4/9/2023).
Gus Yahya sapaan akrabnya mengakui, ada sejumlah pengurus tingkat kabupaten yang ditegur karena melakukan deklarasi capres di kantor NU. Mereka pun sudah ditindak dengan diberikan teguran. Apabila sanksi tersebut tidak diindahkan ada prosedur pemberian hukuman lain.
"Ada dan sudah, 2 kali kita laksanakan. Bukan calon atas nama NU tapi kalau ada pengurus NU kemudian menggunakan lembaga NU untuk kegiatan politik praktis langsung kita tegur," kata Yahya.
Yahya mengklaim PBNU tidak melarang para pengurus mendukung calon presiden atas nama pribadi. Namun, jika ada yang mengatasnamakan PBNU pihaknya akan bertindak.
"Kalau Sebagai pribadi ikut ke sana kemari itu hak pribadinya kalau menggunakan lembaga tidak boleh," bebernya.
"Ya kalau ada capres yang mengatasnamakan NU karena bukan pengurus NU kami bisa mengatakan itu tidak benar. Kami tidak bisa memberikan sanksi apa-apa kalau bukan pengurus," tambahnya.
Sementara itu, dia menegaskan akan menindak para pengurus yang masih ngotot menggunakan nama NU untuk kepentingan politik. Dia pun tidak segan untuk memberhentikan meski kebanyakan langsung taubat usai ditegur.
"Jadi sekali kita peringatkan kalau diulangi lagi peringatan kedua. Kalau diulangi lagi ya bisa diberhentikan. Itu semua ada mekanismenya," pungkasnya.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Intan Umbari Prihatin
