Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa operator data desa menjadi kunci utama dalam keberhasilan pengentasan kemiskinan melalui akurasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Hal ini disampaikan dalam kegiatan Kolaborasi Program Prioritas Presiden di Pendopo Amangkurat, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Sabtu (2/5/2026), yang dihadiri kepala desa, camat, pendamping sosial, hingga ratusan operator data desa.
Menurut Gus Ipul, kualitas data nasional sangat ditentukan oleh ketepatan input dari level desa. Peran operator tidak sekadar administratif, tetapi menjadi fondasi dalam menentukan arah kebijakan sosial.
“Kepala desa, bupati hingga Mensos tergantung hasil yang diinput oleh operator data desa. BPS (juga) tergantung data yang diinput operator data desa. Jadi Pak Bupati, nasib kita tergantung operator data desa,” terang Gus Ipul.
Ia menjelaskan, data yang dikumpulkan operator desa menjadi rujukan utama bagi Badan Pusat Statistik (BPS) dalam proses pemutakhiran. Ketepatan data tersebut akan berdampak langsung pada akurasi penyaluran bantuan sosial dan program pemberdayaan masyarakat.
Gus Ipul juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan data, terutama untuk menjawab persepsi publik terkait penyaluran bantuan sosial yang dianggap tidak merata. Pemerintah, kata dia, membuka ruang partisipasi masyarakat untuk memastikan data tetap akurat dan inklusif.
“Maka itu Bapak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan agar kita terbuka terhadap data. Partisipasi masyarakat dibuka selebar-lebarnya,” jelas Gus Ipul.
Melalui mekanisme partisipatif, masyarakat dapat mengusulkan maupun menyanggah data melalui berbagai kanal seperti aplikasi Cek Bansos, pendamping PKH, call center, hingga WhatsApp resmi. Seluruh masukan tersebut akan diverifikasi oleh BPS dan diperbarui secara berkala setiap tiga bulan.
Ia menegaskan bahwa data sosial bersifat dinamis, sehingga pemutakhiran harus dilakukan secara berkelanjutan. Data yang akurat akan memastikan bantuan sosial tersalurkan tepat sasaran.
“Maka itu saya memohon kepada Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, dan seluruh jajaran Kabupaten Tegal untuk bersama-sama melakukan pemutakhiran secara berkelanjutan. Kalau datanya sudah benar, maka berikutnya bansosnya harus tepat sasaran,” jelas Gus Ipul.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa bantuan sosial bukan tujuan akhir, melainkan jembatan menuju kemandirian ekonomi masyarakat.
Sementara itu, Bupati Tegal Ischak Maulana Rohman menegaskan bahwa operator desa merupakan garda terdepan dalam menjaga kualitas data di lapangan. Ia menekankan pentingnya integritas dalam menjalankan tugas tersebut.
“Operator data desa jangan sampai disusupi kepentingan-kepentingan. Dinamika di desa residunya harus cepat hilang,” kata Ischak.
Ia menambahkan, data yang akurat merupakan dasar keadilan dalam kebijakan sosial. Ketika data tepat, program pemerintah dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Kabupaten Tegal memiliki modal sosial kuat dan basis data yang besar untuk menjadi contoh penguatan perlindungan sosial berbasis desa. Berdasarkan DTSEN, wilayah ini mencatat 579.539 keluarga dengan total 1.757.867 jiwa.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 96.328 keluarga penerima manfaat (KPM) menerima bantuan sosial, terdiri dari 43.910 KPM penerima PKH dan Sembako serta 52.418 KPM penerima Sembako. Sementara 509.354 jiwa tercatat sebagai peserta PBI Jaminan Kesehatan. Pada 2026, bertambah dengan 4.550 KPM baru.
Keaktifan daerah juga terlihat dari tingginya partisipasi dalam pembaruan data. Usulan bansos mencapai 46.663, sedangkan usulan pembaruan data sebanyak 56.641. Angka ini menunjukkan desa-desa di Kabupaten Tegal mulai berperan aktif sebagai bagian penting dalam ekosistem perlindungan sosial.
Hadir dalam acara tersebut Wakil Bupati Tegal Ahmad Kholid, Staf Khusus Menteri Sosial (SKM) Ishaq Zubaedi Raqib, Abdul Malik Haramain, dan Fuji Abdul Rohman, serta Tenaga Ahli Menteri (TAM) Virgo Sulianto. Turut hadir Kepala Sekretariat Komisi Nasional Disabilitas Herman Koswara dan Kepala Biro Humas Kemensos Devi Deliani.
Dari unsur daerah dan Forkopimda, hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal Amir Makhmud, Kapolres AKBP Bayu Prasetyo, Dandim 0712/Tegal Letkol Inf Rachmat Ferdiantono, Ketua Pengadilan Agama Khairunnas, Ketua Pengadilan Negeri Muhammad Adil Kasim, serta Kepala Kejaksaan Negeri Yuriswandi.
Hadir pula Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tegal Tri Guntoro, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Imam Maskur, dan Kepala BPS Kabupaten Tegal Bambang Wahyu Ponco Aji
Editor: Tim Media Service
