Masuk tirto.id
tirto.id - Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) dengan total nilai lebih dari Rp30 triliun sudah mulai dicairkan kepada 35,04 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), menekankan pentingnya koordinasi dengan pemerintah daerah (pemda).
Karena data penerima bansos bersifat dinamis, pemda perlu melakukan verifikasi langsung ke lapangan (groundcheck) untuk memastikan penerima benar-benar sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah.
Gus Ipul menyatakan hal tersebut dalam rapat koordinasi dengan seluruh Dinas Sosial se-Indonesia via Zoom meeting di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Selasa (21/10/2025).
"Kita tinggal mulai untuk menyalurkan, kita perlu koordinasi di mana kita tentu berharap bahwa bantuan ini diterima oleh mereka yang memenuhi kriteria yaitu yang berada di desil 1, 2, 3, dan 4. Di Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional yang Insya Allah mulai hari ini juga bisa dilihat lewat aplikasi yang sudah disiapkan oleh Pusdatin (SIKS-NG)," kata Gus Ipul.
Gus Ipul juga bakal meminta para pendamping dan pilar sosial untuk memberikan edukasi, pendampingan, dan sosialisasi kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terkait Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS).
"Didampingi supaya pemanfaatannya sesuai peruntukkannya. Mereka juga diharapkan nanti melaporkan kendala penyaluran BLTS di wilayahnya," ujar dia.
"Intinya bahwa proses salur ini kita manfaatkan sekaligus untuk groundcheck, sehingga kita bisa mengetahui kondisi objektif dari para penerima manfaat itu. Kita harapkan Bapak-Ibu sekalian ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan," lanjut Gus Ipul.
Gus Ipul menjelaskan, tujuan penyaluran BLTS adalah menjaga daya beli masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Bantuan ditujukan untuk warga yang berada di desil 1-4 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Dia menambahkan, para KPM BLTS mencakup lebih dari 20,8 juta KPM reguler yang sudah menerima bansos, serta lebih dari 14 juta KPM baru yang belum menerima bantuan reguler.
Penyaluran BLTS dijadwalkan berlangsung pada triwulan IV 2025 dengan dua mekanisme. Pencairan bantuan kepada penerima reguler melalui Himbara, sementara untuk KPM baru lewat PT Pos Indonesia.
"Ini yang baru karena belum memiliki rekening," terang Gus Ipul.
Bantuan yang disalurkan sebesar Rp300 ribu per bulan untuk periode Oktober, November dan Desember, tetapi diberikan sekaligus dengan total Rp900 ribu. Dengan adanya BLTS ini, para KPM reguler akan menerima total bantuan Rp1,5 juta pada triwulan IV 2025.
"KPM baru menerima Rp900 ribu yang memerlukan verifikasi, dan data ini akan kita sampaikan ke Pemda, Pemerintah Kota. Kita ingin waktunya 5 hari ke depan," ujar dia.
Verifikasi data itu ditargetkan rampung dalam waktu lima hari.
"Kita berpacu dengan waktu dan data [KPM] yang sudah diverifikasi itu akan kita langsung teruskan ke PT Pos Indonesia, untuk bisa langsung segera disalurkan. Karena arahan Bapak Presiden, ini agar bisa segera disalurkan," kata Gus Ipul.
Adapun penyaluran BLTS kepada KPM reguler melalui Himbara telah dikirim secara bertahap sejak Senin (20/10/2025) kemarin.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
