tirto.id - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto merekomendasikan perlunya perubahan Undang-undang Pemilu, khususnya untuk memisahkan penyelenggaraan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres).
Rekomendasi ini disampaikan Airlangga saat memaparkan laporan pertanggungjawaban (LPJ) DPP Partai Golkar dalam acara Musyawarah Nasional (Munas) ke-X Partai Golkar. Rekomendasi ini ditujukan Airlangga kepada kepengurusan Partai Golkar selanjutnya hasil Munas kali ini.
"Partai Golkar perlu memperjuangkan perubahan Undang-Undang Pemilu, memisahkan kembali antara pemilu legislatif dengan pemilu presiden," kata Airlangga di Ballroom Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2019).
Salah satu yang perlu direvisi kata Airlangga adalah sistem kepemiluan dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup.
Dalam sistem proporsional terbuka yang sudah diterapkan selama dua periode pemilihan, mereka yang terpilih menjadi legislator adalah yang menuai suara terbanyak.
Sementara, dalam sistem proporsional tertutup, partailah yang menentukan kadernya yang bakal lolos ke parlemen. Sebab, penentuan calon terpilih dilakukan melalui nomor urut yang ditetapkan oleh partai.
Menurut Airlangga sistem proporsional tertutup bisa membawa Golkar kembali berjaya ketimbang sistem proporsional terbuka.
Airlangga juga merekomendasikan pemantapan ideologi Pancasila harus menjadi program unggulan. Selain itu juga memperkuat basis Partai Golkar hingga ke daerah-daerah.
"Mencegah berkembangnya paham anti Pancasila, seperti radikalisme dan sikap-sikap intoleran berkembang di masyarakat khususnya di kalangan anak muda sebagai pembela dan pengamal Pancasila. Saatnya Partai Golkar memperjuangkan lahirnya yang mengatur tentang pemantapan idelogi Pancasila," ujar Airlangga.
Penulis: Bayu Septianto
Editor: Irwan Syambudi
