Golkar Bantah Surat Ical untuk Evaluasi Kepemimpinan Airlangga

tirto.id - Ketua Koordinator Bidang Kepartaian DPP Partai Golkar Ibnu Mundzir, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima surat arahan dari Dewan Pembina (Wanbin) Partai Golkar Aburizal Bakrie. Surat resmi tersebut telah diterima sejak Kamis (27/6/2019) lalu.

"Sudah resmi kami terima, sejak Kamis lalu, tanggal 27 Juni," katanya saat dikonfirmasi wartawan Tirto, Kamis (4/7/2019) siang.

Namun, ia menepis jika salah satu poin dalam surat arahan dari Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie adalah meminta adanya evaluasi terhadap hasil kepemimpinan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Menurut Ibnu, itu hanya meminta evaluasi kegiatan dan program yang telah dilaksanakan seperti biasa, contohnya Pilpres dan Pileg 2019.

"Bukan, itu hanya evaluasi yang memberikan gambaran saja bagaimana program dan kegiatan yang sudah terlaksana. Kan ada Pilpres dan Pileg 2019 kemarin, apa kurang-lebihnya, apa positif-negatifnya, kan harus ada evaluasi," kata Ibnu.

"Bukan evaluasi kepemimpinan Pak Airlangga," tambahnya dengan tegas.

Politikus Partai Golkar Bambang Soesatyo sebelumnya menyebarkan surat arahan dari Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie. Isi surat tersebut salah satunya meminta ada evaluasi terhadap hasil kepemimpinan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Dalam surat yang bertanggal 25 Juni 2019 itu, Aburizal yang kerap dipanggil Ical menyatakan hasil pemilu legislatif yang tidak sesuai target menjadi dasar evaluasi seluruh DPP Partai Golkar nantinya.

"Dewan Pembina Partai Golkar [Wanbin PG] berpendapat bahwa hasil yang dicapai dalam Pemilu 2019 ini dan evaluasi menyeluruh yang dilakukan oleh DPP-PG sebagaimana dimaksud dalam butir satu merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban dan menjadi bahan penilaian kinerja DPP-PG dalam Munas PG 2019," tulis surat yang bertanda tangan Ical dan Sekretaris Dewan Pembina PG Hafiz Zawawi tersebut.

Hasil pemilu lalu menempatkan Golkar dengan raihan 85 kursi parlemen. Jumlah ini dianggap jauh dari target Golkar sebanyak 110 kursi. Dewan Pembina kemudian merasa evaluasi penting demi Pilkada 2020 dan Pilpres 2024.

"DPP PG tetap selayaknya melakukan evaluasi menyeluruh dan obyektif terhadap penurunan jumlah kursi legislatif di tingkat pusat, propinsi, kabupaten/kota apalagi dengan perolehan jauh dari target yang diharapkan, sehingga dapat menjadi bahan pembenahan partai dan juga sebagai masukan dalam pelaksanaan Sukses Pilkada 2020 dan Sukses Pemilu 2024," bunyi surat tersebut.