tirto.id - Partai Golkar memastikan akan memberhentikan Setya Novanto sebagai ketua umum setelah resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Minggu (19/11) malam.
"Besok kami akan rapat pleno penonaktifan SN," kata Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid saat dihubungi Tirto, Senin (20/11/2017).
Setelah Novanto dinonaktifkan, kata Nurdin Halid, maka kepemimpinan Golkar akan berada di tangannya. Sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai, ia akan menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum yang diresmikan dalam rapat pleno.
Mantan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) ini mengatakan bahwa meski menjabat sebagai Plt, yang artinya tidak ada kekosongan kekuasaan di internal partai, tetapi Golkar tetap mungkin menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) seperti yang didorong oleh Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tanjung.
"Saya kira nanti akan ada Munaslub," kata Nurdin.
Agar Munaslub terselenggara, maka ia harus disetujui oleh 2/3 DPD I dan DPD II. Disetujui atau tidaknya Munaslub akan ditentukan melalui rapat pleno di tingkat DPP. Hasil tersebut kemudian akan disosialisasikan kepada ketua DPD I dan DPD II.
"Hasil rapat pleno sudah otomatis akan diumumkan ke DPD I dan DPD II. Besok kita bahas juga mekanisme Munaslub," kata Nurdin.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar TB Ace Hasan Syadzili membenarkan adanya rapat pleno DPP Golkar, besok (21/11). Demikian juga soal agenda pembahasannya.
"Iya, betul. Besok akan ada rapat pleno DPP sebagai respon penahanan SN untuk penonaktifan," kata Ace kepada Tirto.
Rapat pleno ini, menurutnya, telah disetujui oleh Ketua Harian dan Sekjen. Sementara soal waktu persisnya belum diumumkan secara resmi. "Besok kita lihat jamnya," kata Ace.
Yang menarik adalah soal Plt Ketua. Ace mengatakan klaim Nurdin yang bilang kalau dirinya yang akan jadi Plt sebagai pernyataan sepihak. Menurutnya, juga berdasarkan AD/ART, Plt Ketua mungkin dipegang oleh Ketua Harian ataupun Sekjen.
"Secara AD/ART dan mekanisme partai, keduanya berhak," kata Ace.
Selain membahas penonaktifan Novanto, kata Ace, rapat pleno DPP Golkar juga akan membahas strategi politik Golkar ke depannya. Sebab bagaimanapun, penangkapan Novanto berpengaruh terhadap elektabilitas partai secara keseluruhan. "Yang penting Golkar solid dulu," kata Ace.
Sementara itu, mantan Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM Golkar Yorrys Raweyai menyatakan bahwa menyelenggarakan rapat pleno adalah keputusan paling tepat dalam rangka menyelamatkan partai. "Tidak perlu menunggu jadi terpidana," kata Yorrys kepada Tirto.
Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus megakorupsi KTP-elektronik untuk kali kedua pada 10 November 2017. KPK kemudian melakukan penangkapan pada 15 November lalu di rumahnya, Jalan Wijaya, Jakarta Selatan, setelah Novanto mangkir dari panggilan penyidikan.
KPK sudah memanggil Novanto 11 kali sebelum mengeluarkan surat perintah penangkapan, 8 di antaranya tidak didatangi. Pada proses penyidikan, Novanto hanya hadir dalam panggilan pada 13 Desember 2016, 10 Januari 2017, dan 14 Juli 2017.
Penulis: M. Ahsan Ridhoi
Editor: Rio Apinino
