tirto.id - Ketua DPD Gerindra Jateng Abdul Wachid membenarkan adanya surat instruksi dari DPC Gerindra Semarang ke seluruh pengurus DPC, caleg, hingga simpatisan dan kader Gerindra untuk mengikuti salat Jumat bersama Prabowo Subianto di Masjid Agung Semarang, besok (15/2/2019) siang.
"Itu benar ada suratnya. Saya sudah tanya ke Ketua DPC. Itu hanya untuk internal. Lihat saja itu instruksi harus berbusana muslim dan tanpa atribut partai," kata Abdul saat dihubungi wartawan Tirto, Kamis (14/2/2019) sore.
"Itu wajar ada instruksi, kalau Ketua Umum partai hadir, masa enggak ada instruksi?" lanjutnya.
Ketua DPC Gerindra Semarang Sigit Ibnugroho juga telah mengonfirmasi surat tersebut. Namun, ia menilai tak ada yang salah dalam instruksi surat tersebut.
"Itu surat bersifat internal partai Gerindra," katanya saat dikonfirmasi wartawan Tirto, Kamis sore.
Terkait dengan instruksi kepada kader dan simpatisan Partai Gerindra Kota Semarang yang dinilai berpotensi pengerahan massa, Sigit tidak melihat itu sebagai hal yang salah.
"Kader partai dan simpatisan kan ada organisasi sayap partai dan ormas yang berafiliasi ke Gerindra. Salahnya di mana?" ungkap dia.
Namun ketika disinggung mengenai surat instruksi tersebut yang menjadi bukti dasar kuat mengenai pelarangan oleh pihak masjid, Sigit tak menjawab.
Pamflet berisi ajakan “Salat Jumat Bersama Prabowo” di Masjid Agung Semarang, Jawa Tengah pada 15 Februari 2019, beredar di media sosial. Takmir Masjid Agung Semarang khawatir peredaran pamflet itu memicu kegiatan politik di tempat ibadah.
Ketua Masjid Agung Semarang alias Masjid Kauman, KH Hanief Ismail mengaku khawatir kegiatan tersebut bisa mempolitisir ibadah salat Jumat sekaligus memakai masjid untuk kepentingan politik.
“Kami para nadlir atau takmir Masjid Kauman merasa keberatan dengan rencana Jumatan Prabowo tersebut. Tolong sampaikan ke Bawaslu agar mengambil tindakan yang perlu sesuai aturan hukum," tutur Kiai Hanief yang juga Rais Syuriyah PCNU Kota Semarang.
Kiai Hanief menambahkan, pada prinsipnya Takmir Masjid Kauman mempersilakan siapa pun untuk salat di masjid tersebut. Takmir membuka lebar-lebar siapa pun muslim untuk beribadah, termasuk salat Jumat.
Namun, Takmir keberatan apabila salat itu dipolitisir. Yakni dijadikan sebagai ajang politik untuk pencitraan sebagai bahan kampanye, apalagi dengan mengerahkan massa dan menyebar pamflet ke masyarakat. Menurutnya, hal itu berpotensi melanggar aturan kampanye dan sangat menodai kesucian masjid sebagai tempat ibadah.
“Kami mempersilakan siapa saja boleh salat di Masjid Kauman. Setiap muslim boleh salat Jumat di sini. Termasuk musafir. Tapi kalau untuk pencitraan kampanye, itu berpotensi melanggar aturan dan menodai kesucian masjid sebagai tempat ibadah,” terangnya.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Alexander Haryanto
