tirto.id - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan partainya telah menyiapkan nama-nama untuk diserahkan kepada Joko Widodo sebagai calon menteri di periode kedua. Namun, Dasco belum mengetahui siapa saja nama-nama yang disiapkan Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra.
"Mungkin sudah, tapi saya gak tahu persis orang-orangnya," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/10/2019).
Menurut Dasco sebagai oposisi di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, Gerindra telah menawarkan konsep mengenai ketahanan pangan, ekonomi, dan keamanan untuk periode kedua pemerintahan Jokowi. Bila konsep itu diterima, Dasco yakin Jokowi bakal memilih kader Gerindra sebagai salah satu menterinya.
"Ya kalau konsepnya diterima," kata Dasco.
Dasco heran saat ini beredar informasi bahwa partainya disebut-sebut meminta posisi Menteri Pertahanan, namun hal itu langsung dibantahnya.
Dasco juga membantah bila Prabowo telah mendapatkan tawaran dari orang dekat Jokowi untuk mengisi salah satu posisi menteri yaitu Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).
"Jadi kalau ada berita-berita seperti itu saya klarifikasi bahwa tidak ada pembicaraan mengenai Menteri Pertahanan atau Menko Polhukam. Baik ditawarkan ataupun meminta," tegas Dasco.
Namun, Wakil Ketua DPR RI itu tak menampik bila partainya mengincar posisi Menteri Pertanian ataupun pos kementerian yang sesuai dengan konsep ketahanan pangan yang ditawarkam Gerindra.
"Ya kalau diterima ya mungkin pos itu yang diberikan," pungkas Dasco.
Sebelumnya, Waketum Partai Gerindra, Arief Puyono mengatakan pihaknya meminta jatah tiga kursi menteri ke Presiden terpilih, Jokowi, salah satunya posisi Menteri Pertahanan. Namun, pernyataan itu langsung dibantah Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani.
"Saya tidak tahu Arief itu sumber darimana [Gerindra minta 3 kursi]. Karena selama ini yang bersangkutan tidak pernah ada komunikasi dengan kami," ujar Muzani di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (7/10/2019).
Wakil Ketua Majelis Permasyarakatan Rakyat (MPR) RI itu mengaku memang terdapat utusan presiden yang berkomunikasi dengan Partai Gerindra untuk membicarakan tentang posisi menteri dalam pemerintahan Presiden Jokowi selama lima tahun ke depan.
Namun, jika ajakan masuk ke dalam pemerintahan Jokowi-Ma'ruf sebagai panggilan negara, pihaknya memaknai hal tersebut sebagai bentuk membayar hutang Prabowo Subianto saat janji masa kampanye pilpres 2019 kemarin.
"Misalnya pada saat kampanye kemarin, Prabowo berjanji akan melakukan swasembada energi seperti listrik murah agar dapat terjangkau oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kemudian menawarkan sembako murah, swasembada air, dan lainnya," ungkap Muzani.
Penulis: Bayu Septianto
Editor: Widia Primastika
