tirto.id -
Politisi Partai Gerindra Ahmad Muzani membantah pihaknya meminta jatah tiga kursi menteri kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hal tersebut menanggapi pernyataan Waketum Partai Gerindra, Arief Puoyono (Apuy) yang mengatakan pihaknya meminta jatah tiga kursi menteri ke Presiden terpilih, Jokowi.
"Saya tidak tahu Arief itu sumber darimana [Gerindra minta 3 kursi]. Karena selama ini yang bersangkutan tidak pernah ada komunikasi dengan kami," ujarnya di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (7/10/2019).
Memang, kata Wakil Ketua Majelis Permasyarakatan Rakyat (MPR) RI itu, ada sejumlah utusan presiden yang berkomunikasi dengan Partai Gerindra untuk membicarakan posisi menteri dalam pemerintahan Presiden Jokowi selama lima tahun ke depan.
Namun, belum ada keputusan resmi dari ketua umum partainya, Prabowo Subianto. "Sampai sekarang Pak Prabowo sebagai ketua dewan pembina belum ambil keputusan tentang apakah kami mau berkoalisi atau kita berada di dalam oposisi," ucapnya.
Meski demikian, jika nantinya Gerindra bergabung di pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, pihaknya memaknai hal tersebut sebagai bentuk membayar utang Prabowo Subianto saat janji masa kampanye pilpres 2019 kemarin.
Sebab, dalam kampanye Pilpres lalu, Prabowo berjanji membawa Indonesia menuju swasembada baik di bidang energi maupun sumber daya alam.
Di samping itu, Gerindra juga ingin agara konsep-konsep yang diusulkan kepada Presiden Jokowi-Ma'ruf dijalankan.
"Jika ini dianggap tidak bertentangan atau malah diterima, tentu kami bicara portofolio tentang orang yang kemungkinan bisa jalankan konsep itu," tuturnya.
Sebaliknya, jika konsep tersebut tak diterima, maka Gerinda kemungkinan akan mengambil jalan sebagai oposisi.
"Jadi Pak prabowo tidak Gederumongso [Gagap] atau tidak menggegeret. Beliau masih menunggu proses ini sebagai sebuah cara kami kelola negara bila kami ditawari [Kursi Menteri] dan itu betul-betul jadi tugas negara," terangnya.
Muzani pun menerangkan Prabowo Subianto belum mengusung beberapa elite Partai Gerindra untuk masuk ke dalam kabinet pemerintahan Jokowi. Mereka adalah Waketum Gerindra Fadli Zon dan Edhy Prabowo serta Sandiaga Uno yang dikabarkan segera kembali mengantongi kartu tanda anggota Gerindra.
"Sekali lagi ini baru pada konsep awal tentang bagaimana negara Indonesia yang kita cintai itu bisa mencapai pada swasembada pangan energi air dan seterusnya," jelasnya.
Menjelang pelantikan presiden pada tanggal 20 Oktober mendatang, anggota DPR terpilih itu mengatakan tidak ada komunikasi yang intens antara Partai Gerindra dengan pihak istana.
"Kelihatannya standar, yang saya pahami tidak ada yang istimewa. Pak Prabowo tidak komunikasi langsung dengan Jokowi juga," imbuhnya.
Lebih lanjut, ia juga mengatakan dalam waktu dekat ini belum ada rencana pertemuan atara Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto dengan Presiden Indonesia terpilih, Jokowi.
tirto.id - Politik
Reporter: Riyan Setiawan
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Hendra Friana
