tirto.id - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengakui permintaan untuk memulangkan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab dari Arab Saudi merupakan salah satu syarat yang diajukan untuk rekonsiliasi kubu Jokowi-Prabowo usai Pilpres 2019.
"Ya keseluruhan, bukan hanya itu [pemulangan Rizieq] tapi keseluruhan," ucap Muzani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2019).
Selain memulangkan Rizieq Shihab, kubu Prabowo-Sandiaga juga mensyaratkan Jokowi untuk menghentikan segala bentuk kriminalisasi terhadap para pendukung Prabowo-Sandiaga.
"Kemarin-kemarin kan banyak ditahan-tahanin ratusan orang," jelas Muzani.
Menurut Muzani, pihaknya tak ingin rekonsiliasi hanya menjadi ajang pencitraan saja, tetapi juga menghasilkan sesuatu yang penting bagi masyarakat. Bagi Prabowo, lanjut Muzani, yang terpenting adalah menghilangkan polarisasi di masyarakat akibat Pilpres 2019.
"Pokoknya yang penting adalah bagaimana perbedaan paham, perbedaan pandangan perbedaan pilihan di masyarakat ini kemudian menjadi sesuatu yang cari sehingga ada energi bagi bangsa Indonesia," pungkasnya.
Sebelumnya, mantan Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak dalam akun twitternya, @dahnilanzar yang ditulis pada Kamis (4/7/2019) memberikan syarat bila ingin terjadinya rekonsiliasi. Salah satu syaratnya adalah memulangkan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab ke Indonesia.
"Ini pandangan pribadi saya, bila narasi rekonsiliasi politik mau digunakan, agaknya yang paling tepat beri kesempatan kepada Habib Rizieq kembali ke Indonesia," kata Dahnil.
Tak hanya itu, narasi rekonsiliasi politik, kata Dahnil, juga harus disertai dengan berhentinya kriminalisasi terhadap para pendukung Prabowo-Sandiaga di Pilpres 2019. Mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah itu juga meminta dihentikannya narasi yang menstigma kelompok pendukung Prabowo sebagai radikal.
"Stop upaya kriminalisasi, semuanya saling memaafkan. Kita bangun toleransi yang otentik, stop narasi-narasi stigmatisasi radikalis dan lain-lain," tambah Dahnil.
Sementara itu Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Ferry Juliantono mengatakan ajakan rekonsiliasi politik pasca Pilpres 2019 ini tentu ada syaratnya, salah satunya adalah harus bisa mengurangi perpecahan yang terjadi di masyarakat akibat polarisasi yang terjadi saat Pilpres 2019.
"Syaratnya ya niat untuk menjaga NKRI, kemudian harus bicarakan soal hadapi tantangan bangsa ke depan dan mudah-mudahan harapannya bisa meminimalisir fragmentasi sosial di masyarakat yang terbelah," jelas Ferry kepada reporter Tirto, Jumat (5/7/2019).
Penulis: Bayu Septianto
Editor: Maya Saputri
