tirto.id - Presiden Joko Widodo telah mengundang Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Istana Negara.
Pertemuan itu salah satunya membahas arah koalisi pasca pelantikan presiden-wakil presiden terpilih pada 20 Oktober 2019 nanti.
Namun, Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid tak yakin pertemuan itu membahas bagi-bagi kursi menteri untuk Demokrat dan Gerindra.
"Saya yakin pembicaraan Pak Jokowi dengan Pak SBY dan Pak Prabowo mengutamakan kepentingan bangsa saya yakin. Bukan bagi-bagi kursi atau yang lain," kata Jazilul usai bertemu Prabowo di Kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (11/10/2019).
Dari pertemuan tersebut, Wakil Ketua MPR itu tak khawatir akan mengurangi jatah kursi menteri untuk PKB.
Bagi PKB, kata dia, terpenting persatuan dan kesatuan bangsa tetap terbangun. Soal kursi menteri, Jazilul mengatakam partainya menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi.
"Tidak ada kekhawatiran itu karena soal menteri itu memang prerogatif presiden," ucap Jazilul.
Presiden Joko Widodo, Kamis (10/10/2019) kemarin menerima kehadiran Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara. Dalam pertemuan itu, Jokowi mengaku membahas kondisi politik bangsa terkini bersama SBY.
Tak hanya itu saja, Jokowi juga mengungkapkan pertemuan tersebut juga membahas wacana Partai Demokrat bergabung kepada koalisi pemerintah.
"Kita berbicara itu, tetapi belum sampai ke sebuah keputusan," ungkap Jokowi, Kamis (10/10/2019).
Hari ini giliran Prabowo yang diundang. Jokowi mengatakan Partai Gerindra kemungkinan akan masuk ke dalam koalisi partai pendukung pemerintah.
"Kami tadi sudah bicara banyak mengenai kemungkinan partai gerinda masuk ke koalisi," kata Jokowi seperti diberitakan Kompas TV.
Namun Jokowi mengatakan keputusan Gerindra bergabung dengan koalisi pemerintah belum final. Sementara Prabowo mengisyaratkan Partai Gerindra siap bergabung dengan koalisi pendukung pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
"Apabila kami diperlukan, kami siap untuk membantu," kata Prabowo dalam kesempatan yang sama.
Prabowo mengklaim partai yang dipimpinnya selalu mengutamalan kepentingan yang besar, yakni bangsa dan negara. Prabowo juga mengatakan Partai Gerindra akan berada di luar koalisi pemerintah jika tak masuk kabinet Jokowi periode 2019-2024.
Namun Prabowo, enggan menggunakan istilah oposisi pemerintah, tapi lebih memilih akan menjadi penyeimbang.
Penulis: Bayu Septianto
Editor: Zakki Amali
