tirto.id - Juru Bicara Partai Gerindra Budi Djiwandono mengatakan, pihaknya akan membangun komunikasi dengan Fraksi PDIP terutama anggota Komisi IV DPR RI terkait permasalahan pembangunan food estate yang ada di Kalimantan Tengah.
"Saya rasa kita komunikasi terus, kebetulan saya Komisi IV. Kami juga ada teman-teman dari PDI Perjuangan," kata Budi Djiwandono dalam konferensi pers usai melaksanakan sidang tahunan MPR RI pada Rabu (16/8/2023).
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat PDIP Hasto Kristiyanto mengkritik pembangunan food estate dan menyebutnya bagian dari kejahatan lingkungan.
Budi mengingatkan PDIP, bahwa pembangunan food estate adalah salah satu program kerja Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo.
"Ini kan program pemerintah Jokowi, di mana PDI Perjuangan juga sahabat kita dalam kabinet Pak Jokowi," ujarnya.
Menurutnya, program food estate adalah prioritas dalam pembangunan Indonesia. Budi mengungkit sejumlah isu geopolitik global seperti perang Rusia-Ukraina yang membuat ketersediaan pangan menjadi tak terjamin.
"Ini menjadi catatan kita ke depan di dalam kondisi geopolitik dari kondisi hubungan internasional yang semakin hari semakin tidak menentu. Kita perlu menghadirkan pangan berkecukupan untuk anak dan cucu kita. Untuk itu kita terus komunikasi dan kita tetap bersatu," terangnya.
Selain menjawab tudingan dari Sekjen PDIP, Budi juga menjelaskan sejumlah tuduhan dari Greenpeace yang mengkritik food estate karena jenis pangan yang ditanam terlalu seragam yaitu singkong. Budi mengklaim penanaman singkong dapat berguna tidak hanya untuk ketersediaan pangan, namun juga sebagai sumber energi.
"Kenapa singkong? Karena singkong ini bisa menjadi sumber pangan tetapi juga bisa menjadi sumber energi. Kira-kira begitu," ujarnya.
Budi juga mengklaim, bahwa food estate tidak merusak lingkungan atau menebang pohon secara serampangan. Dia membantah bahwa pembangunan food estate merusak ekologi lokal, namun hal itu dilakukan di lahan terbengkalai yang sebelumnya digunakan sebagai hutan produksi.
"Mungkin ada pihak-pihak yang menuduh bahwa ini terjadi kerusakan lingkungan yang luar biasa, lahan yang disiapkan di Kalimantan Tengah kurang lebih 6000 sekian hektar itu dulunya adalah hutan produksi, HPH (Hak Pengusahaan Hutan), yang sudah lama tidak beraktivitas terbengkalai," terangnya.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Reja Hidayat
