tirto.id - Usai resmi dilantik sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menekankan target mengejar swasembada pangan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Hal ini Prabowo sampaikan dalam pidato perdananya sebagai presiden, di Kompleks Parlemen DPR-MPR, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2024).
Prabowo menginginkan dalam kepemimpinannya Indonesia menjadi negara yang tidak lagi bergantung pada negara lain dalam urusan pangan.
"Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu sesingkat-singkatnya, kita tidak boleh bergantung sumber makan dari luar," kata Prabowo.
Ia mengingatkan, dalam situasi krisis yang genting, belum tentu negara lain akan membuka keran impor pangan untuk Indonesia.
Dengan begitu, swasembada pangan menjadi kebutuhan yang mendesak untuk dilakukan.
"Tidak ada jalan lain, dalam waktu yg sesingkat-singkatnya, kita harus mencapai ketahanan pangan,” lanjut Prabowo.
Presiden Prabowo menjelaskan, pemerintah mesti mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan seluruh rakyat Indonesia. Ia mengeklaim sudah mempelajari bersama sejumlah pakar untuk mencapai target swasembada pangan dalam waktu singkat.
"Paling lambat empat sampai lima tahun kita akan swasembada pangan, bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia," ujar Prabowo.
Menanggapi pidato perdana Presiden Prabowo, Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Adinda Tenriangke Muchtar, mengatakan swasembada semestinya tetap didudukkan dalam konteks hubungan internasional dan saling ketergantungan antarbangsa.
Swasembada, kata Adinda, juga harus didukung sarana dan prasarana yang memadai, serta komitmen dan integritas semua pihak.
Kemandirian adalah satu hal, namun tanpa tata kelola yang baik dan pemetaan tentang sumber daya yang ada, swasembada bisa dinilai cuma jargon semata yang tidak realistis.
"Prabowo juga harus menekankan komitmen tindakan tegas terhadap para pelaku korupsi dan sayangnya soal perampasan aset tidak disinggung sebagai salah satu komitmen di pidato tersebut," ujar Adinda dalam keterangan kepada reporter Tirto, Minggu.
Diberitakan sebelumnya, Managing Director Political Economy and Policy Studies, Anthony Budiawan, mengatakan bahwa dalam sepuluh tahun pemerintahan Jokowi, sektor pertanian Indonesia masih jalan ditempat. Menurutnya, Jokowi terbukti gagal mengurangi impor pangan dan gagal mewujudkan swasembada beras.
Berdasarkan catatannya, impor beras pada 2023 mencapai 3,06 juta ton dan menjadi rekor tertinggi sepanjang sejarah. Impor beras 2024 pun diperkirakan akan lebih tinggi lagi.
Di tengah kegagalan ini, Jokowi justru melakukan manuver berbahaya. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu justru mengambil jalan pintas dengan membuka lahan pertanian secara besar-besaran melalui proyek food estate.
“Benar saja, proyek food estate di sejumlah daerah gagal total. Antara lain di Kalimantan. Dana triliunan rupiah menguap,” kata Anthony kepada Tirto, Selasa (8/10/2024).
Penulis: Mochammad Fajar Nur
Editor: Dwi Ayuningtyas
