tirto.id - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, menyebut pemerintahan Prabowo-Gibran tidak akan ketergantungan bahan pangan kepada negara lain. Dalam tiga tahun, pemerintah akan melakukan swasembada.
Komitmen itu, kata dia, karena tiga tahun lalu, Indonesia dihantui dengan pandemi Covid-19. Kala itu, kata dia, negara-negara yang memasok beras seperti Ukraina, Rusia, India, Myanmar, Thailand, Kamboja, dan Vietnam ogah melakukan ekspor ke Indonesia.
"Pak Prabowo, Mas Gibran, tidak mau Indonesia tergantung pada negara-negara lain untuk pangan Indonesia. Harus berdikari Indonesia, harus swasembada pangan. Dan itu sudah keputusan dan akan dilaksanakan," kata Hashim saat menjadi pembicara dalam acara Dialog Kebangsaan di Podomoro University, Grogol, Jakarta Barat, Jumat (11/10/2024).
Ia mengatakan Prabowo-Gibran tak ingin Indonesia disandera oleh negara lain. Maka, Prabowo-Gibran bakal melakukan swasembada pangan tiga tahun mendatang. Hashim berkata, informasi itu diperolehnya ketika mengikuti rapat tim transisi yang turut membahas produksi pangan.
"Sudah berapa kali saya hadir. Kita optimis. Tiga tahun lagi, kita akan swasembada beras. Ini bukan masalah gengsi, bapak-bapak, ibu-ibu. Bukan masalah gengsi. Bukan, ini masalah kedaulatan bangsa," tutur Hashim.
Di sisi lain, ia mengatakan setiap anak dan ibu hamil akan mendapatkan satu butir telur, kelor, sayur-sayuran, daging ayam, hingga nasi lewat program makan bergizi gratis.
"Kalau terlalu banyak nasi putih, itu sebenarnya berbahaya. Itu menyebabkan diabetes. Itu harus dicampur dan diimbangi lauk pauk," tukas Hashim.
Sebagai informasi, Prabowo mengatakan dirinya akan melakukan swasembada pangan di Indonesia. Isu swasembada sudah dipahaminya sejak masih aktif berdinas sebagai tentara.
Ia menilai, swasembada akan berguna ketika keadaan darurat seperti perang Ukraina yang menyebabkan puluhan negara berhenti melakukan ekspor pangan ke negara lain.
"Dan sekarang terbukti dengan perang Ukraina, banyak negara nggak mau jual pangannya. Sudah ada 22 negara yang menghentikan ekspor pangan. Saya tanya, Indonesia mau apa," ucap dia dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, Jakarta Selatan, Rabu (8/11/2023) lalu.
Menteri Pertahanan itu menjelaskan, ia pernah memiliki pengalaman pahit saat menentang impor beras. Kala itu, ada seorang ekonom yang bekerja di kantor Kemenko Perekonomian yang menyatakan tak boleh melindungi petani.
"Saat itu saya menghadap Menko Perekonomian, saya itu untuk menentang keras impor beras. Ekonom itu mengatakan bahwa kita tidak boleh melindungi petani kita. Ada kata-kata itu," tutur dia.
Ekonom itu, kata mantan ketua umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), menyebut jika beras Vietnam lebih murah maka akan lebih efisien.
"Seorang ekonom bicara seperti itu, saya sangat sedih. Ini bukan nation building. Dia mengerti teori ekonomi di atas kertas, tidak paham negara merdeka," pungkas Prabowo.
Penulis: Fransiskus Adryanto Pratama
Editor: Fahreza Rizky
