Menuju konten utama

Gempa Lombok, Kementerian PUPR Prioritaskan Bangun Fasilitas Publik

Kemen PUPR merehabilitasi fasilitas publik seperti pasar agar aktivitas ekonomi bisa berjalan di Lombok

Gempa Lombok, Kementerian PUPR Prioritaskan Bangun Fasilitas Publik
Sejumlah orang melintas di areal parkir ruang tunggu yang retak akibat gempa, di Pelabuhan Kayangan, Lombok Timur, NTB, Senin (20/8/2018). ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi

tirto.id - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memprioritaskan pembangunan kembali (rekonstruksi) fasilitas publik di Nusa Tenggara Timur. Adapun Kementerian PUPR masih terus merehabilitasi berbagai bangunan yang rusak akibat gempa yang sempat mengguncang Kabupaten Lombok Utara dan Lombok Timur pada awal bulan ini.

“Kami merehabilitasi fasilitas publik seperti pasar agar aktivitas ekonomi bisa berjalan. Ini sudah mulai dilakukan di Kecamatan Tanjung dan Pemenang,” kata Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Danis Sumadilaga di kantornya, Jakarta pada Senin (20/8/2018).

Selain pasar, Danis turut mengungkapkan bahwa pemerintah juga membangun rumah sakit, sekolah, hingga masjid. Sementara untuk perumahan warga, Danis mengatakan bahwa pembangunan rumah akan dibekali dengan teknologi risha sehingga bisa lebih tahan gempa.

Untuk fasilitas publik yang rusak, Danis mengatakan pemerintah mendirikan bangunan sementaranya terlebih dahulu. Sementara pembangunannya yang permanen dan lebih tahan gempa menyusul dilakukan.

“Seperti sekolah yang rusak berat, kami dirikan [bangunan] yang sementara dulu. Untuk [bangunan] yang permanen dibangun dengan teknik seperti di Kabupaten Pidie (Aceh). Tapi untuk rumah warga harus segera dibangun yang permanen,” ucap Danis.

Dalam proses rehabilitasinya di lapangan, Kementerian PUPR turut menggandeng sejumlah perusahaan BUMN yang bergerak di bidang konstruksi. Sementara materialnya, juga diproduksi di dalam negeri oleh para perusahaan pelat merah. Oleh karena itu, biaya pembangunannya pun bisa lebih ditekan.

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan Kementerian PUPR, rumah tahan gempa dengan tipe 36 diperkirakan bisa menghabiskan biaya sebesar Rp50 juta. Penghitungan itu berdasarkan pada biaya sekitar Rp1,5 juta per meter persegi untuk membangun satu rumah dengan teknologi risha.

Masih dalam kesempatan yang sama, turut disinggung pula mengenai langkah pemerintah dalam membangun kembali infrastruktur di Lombok yang baru saja diguncang gempa berkekuatan 7 Skala Richter (SR), Minggu (19/8/2018) malam.

“Ini memang butuh proses, saya perkirakan bisa selesai dalam dua tahun. Kalau yang [pembangunan] rumah masyarakat mudah-mudahan bisa selesai dalam kurun waktu satu tahun,” ungkap Danis.

Baca juga artikel terkait GEMPA NTB atau tulisan lainnya dari Damianus Andreas

tirto.id - Sosial budaya
Reporter: Damianus Andreas
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Yantina Debora