Gaya Lama Cina di Balik Dugaan Kebohongan Data Penyebaran Corona

Ilustrasi Wuhan. foto/istockphoto
Oleh: Ahmad Zaenudin - 18 Mei 2020
Dibaca Normal 3 menit
Karena hierarki informasi, Cina lambat menangani corona.
Suatu hari pada Desember 2019, sekitar tiga minggu sebelum COVID-19 menggemparkan dunia, seorang dokter berusia 33 tahun bernama Dr. Li Wenliang, yang bekerja Rumah Sakit Pusat Wuhan, memperingatkan koleganya bahwa sebuah wabah akan terjadi melalui WeChat.

Peringatan Dr. Li dikirim setelah menangani pasien yang menunjukkan gejala mirip pneumonia namun tidak diketahui pasti penyebabnya. Di kemudian hari, ketidaktahuan Dr. Li terjawab oleh studi berjudul “Early Transmission Dynamics in Wuhan, China, of Novel Coronavirus–Infected Pneumonia (2020)” yang ditulis Qun Li, dkk

Studi itu menyebutkan kasus-kasus “pneumonia aneh” yang mayoritas terhubung dengan pasar tradisional Huanan di Wuhan. Memanfaatkan metodologi bernama “pneumonia of unknown etiology”--sebuah protokol kerja ilmiah untuk mengidentifikasi pneumonia baru dengan banyak indikator, seperti mengukur suhu tubuh (apakah di atas 38 derajat atau tidak); mengukur jumlah sel darah putih/sel limfosit; dan ada tidaknya perbaikan gejala setelah pengobatan antimikroba selama 3-5 hari--terbukti benar bahwa dunia kedatangan virus baru: SARS-CoV-2.

Sialnya, beberapa hari selepas Dr. Li mengirim chat memperingatkan kolega-koleganya, penguasa Wuhan bertindak di luar dugaan. Sebagaimana dipaparkan dalam seri dokumenter garapan Vox Coronavirus, Explained, aparat kepolisian Wuhan memaksa Dr. Li menandatangani surat permintaan maaf bahwa ia telah menyebarkan kabar bohong dan hoaks. Ia diancam akan memperoleh "hukuman keras jika mempertahankan pendapatnya.”

Lebih dari empat bulan berlalu, 4,5 juta jiwa di seluruh dunia positif terinfeksi Corona.

Besarnya jumlah infeksi yang diiringi dengan hancurnya ekonomi di banyak negara salah satunya disebabkan oleh betapa lambannya Pemerintah Cina menanggulangi kemunculan virus baru. Padahal, selama hampir satu dekade, tulis Joby Warrick dan kawan-kawan untuk Washington Post, tim ilmuwan dari Wuhan, Cina, menjelajahi Asia Selatan untuk mencari kelelawar. Kelelawar dipercaya menjadi reservoir parasit patogenik berbagai penyakit zoonosis (penyakit yang menular dari hewan ke manusia). Salah satu hasil pencarian tim ilmuwan itu ialah virus RaTG13, virus yang memiliki urutan genom identik dengan SARS-CoV-2, sebesar 96 persen.


Pemerintah Cina sendiri, sebagaimana dilaporkan laman resmi Pemerintah Daerah Wuhan, mengakui bahwa kasus pertama virus Corona terjadi pada 12 Desember 2019. Padahal, merujuk makalah Qun Li, dkk, kasus terawal “pneumonia aneh” muncul pada 8 Desember 2019. Yang mengejutkan, kasus terawal itu tidak memiliki hubungan dengan pasar tradisional Huanan.

Beijing baru secara resmi mengumumkan kepada khalayak internasional tentang kemunculan virus SARS-CoV-2 pada 31 Desember 2019, sehari selepas mereka memulai langkah-langkah pengumpulan informasi terkait kasus “pneumonia aneh”. Masih merujuk paper Qun Li, dkk, setidaknya tepat sebelum tanggal 1 Januari 2020, telah ada 425 pasien yang terkonfirmasi memiliki “pneumonia aneh” Diperkirakan jumlah kasus infeksi kala itu akan berlipat ganda tiap 7,4 hari.

Guna membendung penyebaran, Wuhan diisolasi pada 23 Januari, alias lebih dari sebulan setelah kemunculan pertama SARS-CoV-2. Langkah ini jelas lambat. Kembali merujuk Coronavirus, Explained, andai saja Beijing seminggu lebih awal melakukan pencegahan, diperkirakan hanya 192 kota di Cina yang terinfeksi Corona. Jika pencegahan terjadi dua minggu lebih awal, hanya 130 kota terinfeksi. Dan jika pencegahan dilakukan tiga minggu lebih awal, 61 kota terinfeksi. Secara menyeluruh, seandainya Beijing sigap, jumlah kasus Corona bisa dikurangi sebanyak 95 persen.

Julia Belluz dari Vox menengarai lambannya penanganan Cina disebabkan oleh hierarki publikasi informasi yang rumit, khususnya terkait informasi sensitif. Kekakuan hierarki ini pula yang mengakibatkan lambannya pemerintah Cina merespons wabah SARS membunuh sekitar 774 orang pada 2003.



Matteo Chinazzi dan dkk dalam studi berjudul “The Effect Of Travel Restrictions On The Spread Of The 2019 Novel Coronavirus (COVID-19) Outbreak" (2020) mengatakan bahwa pemberlakuan lockdown di kota Wuhan diyakini menurunkan tingkat penyebaran COVID-19 di seluruh dunia, meskipun terlambat. Studi Chinazzi dkk memanfaatkan teknik bernama Global Epidemic and Mobility Model (GLEAM), kerangka kerja pemodelan yang mensimulasikan interaksi metapopulasi--populasi penduduk yang saling terhubung (secara tidak sempurna). Lebih jauh, studi itu menyatakan karantina Wuhan menunda perkembangan epidemi 3-5 hari di daratan Cina, namun memiliki efek yang lebih nyata pada skala internasional, "di mana impor kasus berkurang hampir 80 persen hingga pertengahan Februari".

Di dalam negeri Cina, lockdown Wuhan, menurut Chinazzi, sukses mereduksi infeksi Corona antara 1-58 persen hingga 31 Januari, tergantung wilayah. Sebulan semenjak karantina diberlakukan, peneliti meyakini bahwa jumlah infeksi lebih sedikit 700 ribu kasusdi seantero Cina bila dibandingkan jika karantina di Wuhan tidak diberlakukan.

Pada awal Februari, langkah lockdown di Wuhan kemudian didukung dengan kebijakan 59 maskapai di seluruh dunia menghentikan operasional dari dan menuju Cina. Akibatnya, penyebaran Corona di luar Cina tertunda lebih dari dua minggu dan menurunkan tingkat infeksi dari 40 hingga 90 persen.

Sayangnya, sebelum lockdown diberlakukan, 86 persen kasus-kasus positif Corona di luar Cina berasal dari Wuhan. Namun, selepas lockdown diberlakukan, Shanghai menjadi kota di urutan atas sebagai sumber infeksi Corona internasional yang menyumbang 28,1 persen total infeksi internasional. Posisi Shanghai diikuti Beijing (14 persen), dan Shenzhen (12,8 persen). Ini terjadi lantaran sebelum lockdown diberlakukan, Wuhan sudah sangat terhubung dengan kota-kota lain di Cina, dan pada akhirnya kota-kota itu menjadi titik baru pusat penyebaran Corona.


Lagi-lagi, jika Pemerintah Cina bergerak lebih cepat, Corona mungkin tidak akan terlalu merusak kehidupan dunia. Namun, bukannya mengkoreksi kebijakan dan bekerjasama dengan dunia internasional menanggulangi Corona, Cina tetap bermain dengan gaya lama bahkan setelah COVID-19 berstatus sebagai pandemi.

Sebagaimana dilaporkan Isaac Stone Fish untuk Foreign Policy, hingga pekan pertama Mei 2020, Beijing mengklaim bahwa hanya ada 82.919 kasus positif Corona--dengan 4.633 kematian--di Cina. Kemungkinan, catat Fish, “angka-angka yang disajikan kepada seluruh dunia jauh lebih rendah dibandingkan sebenarnya”. Dugaan ini muncul lantaran dataset kasus Corona yang dikumpulkan National University of Defense Technology bocor.

Sebagai catatan, Johns Hopkins University mengumpulkan data Corona di Cina dari DXY, aplikasi medis yang cukup populer di Cina. Sayangnya, DXY hanya memberikan informasi Corona sampai tingkat provinsi, kalah dibandingkan data milik National University of Defense Technology.

“Meskipun tidak sepenuhnya lengkap, datanya sangat kaya: Ada lebih dari 640.000 pembaruan informasi, yang mencakup setidaknya 230 kota--dengan kata lain, 640.000 baris data yang menunjukkan jumlah kasus di lokasi tertentu pada saat data dikumpulkan. Setiap pembaruan menyertakan jumlah serta geolokasi lintang, bujur, dan ‘dikonfirmasi’ di lokasi, dari awal Februari hingga akhir April,” tulis Fish di Foreign Policy yang mempublikasikan kebocoran data itu secara kerinci pada ilmuwan internasional bersama 100Reporters.

Ketidakjujuran soal data Corona, sebut Fish, punya implikasi yang buruk bagi peneliti memahami Corona secara menyeluruh. “Informasi yang lebih kaya akan bermanfaat bagi para peneliti dan orang-orang biasa yang ingin tahu lebih banyak tentang bagaimana penyakit ini telah berdampak di negara lain dan menyebar".

Baca juga artikel terkait PANDEMI CORONA atau tulisan menarik lainnya Ahmad Zaenudin
(tirto.id - Politik)

Penulis: Ahmad Zaenudin
Editor: Windu Jusuf
DarkLight