tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengaudit seluruh perusahaan kelapa sawit untuk menyelesaikan polemik mahalnya harga minyak goreng. Hasil identifikasi yang dilakukan, banyak perusahaan yang berkantor di luar negeri.
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mengaku heran dengan kabar itu. Padahal menurutnya kepemilikan kantor-kantor di negara luar sudah ada sejak lama. Terlebih pemerintah mengetahui dan para perusahaan sudah terbuka.
"Kok baru pada tahu, kan selama ini sudah terbuka juga," kata Ketua Bidang Luar Negeri Gapki, M Fadhil Hasan kepada reporter Tirto, Senin (30/5/2022).
Dia menilai kepemilikan kantor di luar negeri sah-sah saja. Karena perusahaan miliki pertimbangan untuk kegiatan operasional di negara tersebut. Namun, kewenangan itu dikembalikan kepada perusahaan bersangkutan.
"Kalau urusan operasional itu Gapki tidak punya kewenangan itu urusan perusahaan," katanya.
Seperti diketahui, isu ini sendiri mencuat ketika Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan melarang perusahaan sawit Indonesia untuk bermarkas di luar negeri.
Luhut menemukan setidaknya terdapat lahan sekitar 300-500 ribu hektare (Ha) dimiliki oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Potensi besar itu menyebabkan negara kehilangan pendapatan berasal dari pajak.Walaupun begitu, Luhut tidak menyebutkan secara spesifik perusahaan-perusahaan dimaksud.
"Headquarter-nya di luar negeri, dia bayar pajaknya di luar negeri. Not gonna happen. You have to move your headquarter to Indonesia," kata Luhut kepada wartawan saat ditemui di Jakarta Convention Center, Jakarta, Selasa (24/5/2022) lalu.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Intan Umbari Prihatin
