Freddy Numberi: Label Teroris & Operasi Militer di Papua Tak Tepat

Untuk menangani kelompok bersenjata di Papua cukup dengan penegakan hukum, tidak perlu diberi label teroris.

Terbit 5 May 2021 07:08 WIB,

Waktu baca ±2 menit

Peta Papua; HL 3 Ekspresi politik Papua dibungkam sejak 1960-an, mengubah integrasi paksa rakyat Papua secara politik, ekonomi, hingga budaya. Tirto/Gery Paulandhika

tirto.id - Politikus dan tokoh Papua menyeru agar operasi militer di Papua yang menyasar kelompok bersenjata harus diletakkan dalam konteks kehati-hatian agar tidak mengulang kasus Timor Timur, sekarang jadi negara Timor Leste.

Hal itu diungkap Freddy Numberi dari Forum Senior Papua Bersama Elemen Generasi Milenial.

"Kita juga tidak bisa menafikan pelanggaran HAM yang ada di tanah Papua. Jadi, ini harus kita melihat secara jernih, sebagai mantan tentara saya selalu mengatakan kepada saudara-saudara, saya adik adik saya di TNI bahwa pengalaman Timor Timur itu menunjukkan kepada kita bahwa anytime PBB bisa masuk, manakala pelanggaran HAM itu mencapai satu titik tertentu yang diformulasikan sebagai genoside," kata Freddy, Selasa (4/5/2021).

Menteri Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD melabeli kelompok bersenjata Papua sebagai teroris setelah insiden penembakan Kepala Badan Intelijen Daerah Papua Brigjen I Gusti Putu Danny. Pelabelan itu dikecam oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, sebab akan membawa masalah Papua semakin kusut.

Eks Menteri Perhubungan dan Menteri Kelautan pada era SBY ini menyebut langkah paling tepat untuk Papua adalah penegakan hukum, bukan operasi militer. Karena ada potensi pelanggaran HAM seperti yang sudah terjadi.

"Jadi, saya melihat bahwa harus penegakan hukum yang dilakukan, TNI membantu Polri supaya terhindar dari pelanggaran HAM. Kalau Polisi tembak mati itu tidak ada pelangggaran HAM, tembak dalam rangka penegakan hukum. Sama saja seperti di Sumatera atau di Sulawesi," ujarnya dia.

Tak hanya Freddy, hadir juga beberapa politikus dan tokoh senior Papua lainnya seperti Michael Menufandu, Yorrys Raweyai, Nick Messet, Rini S. Modouw, Michael Yerisetouw, hingga Steve L. Mara.

“Pemerintah seharusnya lebih fokus pada penyelesaian akar masalah yang ada di tanah Papua sesuai hasil riset Lembaga Pemerintah RI, yaitu LIPI, dan menyelesaikan sejumlah dugaan kasus korupsi di Papua serta menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang telah disepakati oleh pemerintah,” imbuh Freddy.