tirto.id - Anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Gerindra Syarif menilai anggota legislatif Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terlalu naif jika mengembalikan uang hasil reses mereka turun ke daerah pemilihan (Dapil).
Berdasarkan klaim Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dari total dana reses sebesar Rp2,44 miliar. Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta hanya menggunakan Rp1,68 miliar. Kemudian kelebihan dana reses sebesar Rp752 juta telah dikembalikan ke kas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Saya bilang naif. Saya malah lucu, saya lucu saja gitu. Apa sebutnya kerja dalam bayangan imajinasinya sendiri," kata dia di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis (26/12/2019).
Salah satu fungsi dana reses ialah untuk membiayai kunjungan para anggota dewan ke dapilnya masing-masing. Berdasarkan pengakuan DPW PSI Jakarta dari total delapan anggota DPRD, mereka telah mengunjungi 102 titik lokasi dan menemui 1.600 warga untuk menyerap aspirasi.
Namun berdasarkan pernyataan Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP Ima Mahmidah, PSI hanya mengunjungi 6 hingga 10 titik. Padahal idealnya seorang anggota DPRD DKI mengunjungi sebanyak 16 titik. Ia mengetahui hal tersebut ketika menghubungi langsung ke bagian keuangan Kesekretariatan DPRD DKI Jakarta.
Menurut Syarif jika anggota DPRD DKI Fraksi PSI tidak memaksimalkan kunjungannya sebanyak 16 titik, maka masyarakatlah yang akan rugi.
"Ya yang rugi kan rakyat. Coba kalau banyak, kan ada banyak lagi program yang diakomodir oleh pemerintah. Tinggal penilaian masyarakat. Kalau tidak dipakai, masyarakat akan menilai, kok gak turun," ucapnya.
Syarif yang juga menjabat Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jakarta itu menegaskan tidak ada hubungannya pengembalian uang reses untuk menambal defisit anggaran Daerah DKI Jakarta. Dia mengatakan mengurus anggaran merupakan tugas dari Dinas BPRD.
"Yang penting itu menggunakannya (Anggaran reses). Kalau misalnya, yang dimaksud efisiensi itu, saya ada juga yang kembalikan (Anggaran reses). Cuma enggak naif begitu. Misalnya nasi box di situnya adanya Rp57 ribu, saya belanja cuma Rp42 ribu, terus sisanya pulangin [ke DPRD]," terangnya.
Meski anggota DPRD Fraksi PSI tak mencapai target 16 titik. Dirinya menuturkan tidak ada sebuah badan yang mengontrol dan menindaknya secara etik.
"Enggak ada, secara disini ya, itu enggak ada, masyarakat yang menilai. Kalau ada pikiran atau wacana seperti itu, saya setuju. Untuk ke depannya dibuat pengawasan, supaya lebih efektif," jelas dia.
Syarif mengatakan dana yang telah dianggarkan seharusnya dimaksimalkan dengan baik ke seluruh titik dapil mereka masing-masing. Ia juga menceritakan jika anggota DPRD Fraksi Partai Gerindra sering mengeluarkan dana di luar anggaran ketika melakukan reses.
Syarif mengklaim Gerindra dapat mengeluarkan kocek sebesar Rp5 hingga Rp7 juta sekali melakukan reses.
"Gerindra malah tekor, setiap ngadain acara itu tekor. Biasa kan, Gerindra campur dangdutan. Kan rakyat harus dihibur, tempat wudhu rusak, emang dianggarin di reses?" katanya retorik
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Restu Diantina Putri
