tirto.id - Hingga 26 April, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mencatat 24 daerah (22 Kabupaten/kota dan dua provinsi) telah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Kebijakan PSBB diambil untuk menekan angka penyebaran dan mempercepat penanganan COVID-19 yang disebabkan virus corona baru SARS-CoV-2.
DKI Jakarta mulai menerapkan PSBB sejak 10 April. Kabupaten/kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/kota Bekasi (Bodebek) juga mulai melaksanakan PSBB sejak 15 April 2020. Pada 22 April lalu, wilayah metropolitan Bandung Raya dan Provinsi Sumatera Barat juga mulai menerapkan PSBB di wilayah masing-masing.
Masa PSBB DKI Jakarta telah berakhir pada 23 April lalu dan diperpanjang hingga 22 Mei. Kegiatan PSBB Bodebek juga berakhir pada 28 April. Pertanyaannya, efektifkah PSBB menekan kasus COVID-19 di wilayah tersebut?
Sebagai catatan, kebijakan PSBB ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam rangka percepatan penanganan virus COVID-19. PSBB juga diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020.
DKI Jakarta
PSBB di DKI dimulai pada 10 April 2020. Saat itu, berdasarkan data dari Gugus Tugas COVID-19 tercatat 1.753 kasus positif dengan 82 pasien sembuh dan 154 pasien meninggal. Hingga 23 April lalu, jumlah kasus meningkat menjadi 3.517 kasus positif dengan 326 pasien sembuh dan 301 pasien meninggal.
Artinya, ada kenaikan 1.746 kasus positif baru atau naik menjadi dua kali lipat dari jumlah kasus pada 10 April. Selama PSBB tersebut 244 pasien sembuh dan 147 pasien meninggal.
Angka ini lebih tinggi dibandingkan jumlah kasus baru pada 14 hari sebelum (27 Maret-9 April 2020) pelaksanaan PSBB. Pada periode tersebut jumlah kasus baru sebanyak 1.108 kasus, 51 pasien sembuh, dan 91 pasien meninggal.
Jumlah kasus positif baru per hari selama PSBB juga tidak lebih baik daripada sebelum PSBB. Angka kasus baru fluktuatif setiap harinya. Pada 27 Maret-9 April 2020, jumlah kasus baru harian berkisar pada 14-167 kasus. Pada masa PSBB, kasus baru harian berkisar 79-223 kasus. Kasus baru terbanyak terjadi pada 16 April 2020 sebanyak 223 dalam sehari.
Di sisi lain, pelaksanaan PSBB fase pertama di Jakarta sendiri memang belum berjalan mulus. Polda Metro Jaya mencatat selama 10 hari PSBB DKI, 18.958 pengendara melanggar aturan PSBB terkait sektor lalu lintas. Selain itu, 52 perusahaan ditutup paksa setelah sidak oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI terhadap 433 perusahaan.
Jawa Barat
Meskipun tidak melaksanakan PSBB penuh untuk provinsi, 10 daerah di Jawa Barat tercatat melaksanakan PSBB yaitu wilayah Bodebek dan Bandung Raya. PSBB di Bodebek diterapkan lebih awal yaitu 15 April 2020.
Saat PSBB Bodebek dimulai pada 15 April, data dari Gugus Tugas COVID-19 memperlihatkan jumlah kasus positif di Jawa Barat sebanyak 559 kasus dengan 23 pasien sembuh dan 52 pasien meninggal. Sedangkan pada 23 April, jumlah kasus tercatat sebanyak 969 kasus dengan 103 pasien sembuh dan 79 pasien meninggal.
Artinya terdapat 410 kasus baru selama 14 hari atau naik 1,74 kali lipat sejak 15 April. Selain itu, 80 pasien sembuh, dan 27 pasien meninggal.
Jumlah kasus baru tersebut lebih tinggi dibandingkan jumlah kasus baru pada 14 hari sebelum PSBB Bodebek, yaitu 310 kasus. Kabar baiknya, jumlah pasien meninggal pada masa PSBB Bodebek lebih kecil dari masa 14 hari sebelumnya yaitu 31 pasien.
Pertumbuhan kasus baru harian di Jawa Barat juga menunjukan tren fluktuatif. Sepanjang 1-28 April, jumlah kasus baru berkisar 0-80 kasus setiap harinya.
Pelaksanaan PSBB Bodebek yang sejatinya berakhir 28 April, diperpanjang hingga 12 Mei 2020. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut masih adanya kenaikan kasus di Kabupaten dan Kota Bekasi menjadi salah satu alasan perpanjangan PSBB Bodebek.
"Jadi berita (kabar) ini highlight-nya, PSBB Bodebek berhasil khususnya di tiga wilayah," kata Ridwan Kamil di Bandung, Senin (27/4/2020). Secara umum, lanjutnya, terjadi penurunan kasus Covid-19 hingga 38,5 persen di PSBB Jabodetabek. "Artinya PSBB dianggap baik dan berhasil menekan persebaran COVID-19," ujar dia.
Sumatera Barat
Saat memulai pelaksanaan PSBB pada 22 April, jumlah kasus di provinsi tersebut tercatat 81 kasus dengan 13 pasien sembuh dan 8 pasien meninggal. Hingga 28 April, data dari Gugus Tugas COVID-19 menunjukkan jumlah kasus meningkat menjadi 144 kasus, 24 pasien sembuh, dan 14 pasien meninggal.
Selama lebih kurang seminggu PSBB berjalan, terdapat 63 kasus baru atau naik 1,78 kali lipat dari awal PSBB pada 22 April. Selain itu, 11 pasien sembuh, dan 6 pasien meninggal. Jumlah kasus baru tersebut lebih banyak dibandingkan periode 7 hari sebelum PSBB dengan 21 kasus baru.
Jumlah kasus baru harian menunjukan tren fluktuatif. Periode 15-21 April, tercatat 0-9 kasus setiap harinya. Namun dalam seminggu pelaksanaan PSBB, jumlah kasus baru tercatat 1-23 kasus per hari. Kasus baru tertinggi yaitu pada 28 April 2020 dengan 23 kasus.
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menyebut dua catatan penting selama seminggu pelaksanaan PSBB di Sumbar, yaitu masjid dan pasar. "PSBB secara umum berjalan. Namun ada dua catatan yaitu masjid dan pasar yang masih ramai," kata Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dikutip dari Kompas.com, Selasa (28/4/2020).
Menurut Irwan, pasar masih ramai dikunjungi dan ada penjual-pembeli yang tidak mengenakan masker. Irwan juga meminta masyarakat mematuhi imbauan MUI agar tidak salat Jumat dan tarawih di masjid untuk sementara waktu.
Jumlah Tes & Fasilitas Kesehatan
Catatan penting, sejumlah kenaikan angka di atas boleh jadi disebabkan pula oleh faktor meningkatnya jumlah orang yang telah menjalani pemeriksaan COVID-19 di Indonesia. Pada 22 April 2020, sebanyak 47.361 uji polymerase chain reaction (PCR) telah diperiksa. Sementara itu, pada Minggu (3/5/2020), sebanyak 83.012 uji PCR telah diperiksa. Hal ini berarti per 3 Maret, rasio pemeriksaan COVID-19 di Indonesia menjadi 303 orang per satu juta populasi.
Hingga Selasa (28/4/2020), pemprov DKI sendiri telah memeriksa 74.785 warga DKI melalui metode Rapid Diagnostic Test (RDT) dengan 3,94 persen hasilnya positif COVID-19. Jumlah pemeriksaan tersebut secara angka baru mencakup 0,71 persen penduduk DKI yang berjumlah 10,47 juta jiwa.
Pemprov Jabar juga telah melakukan pemeriksaan RDT terhadap 86.902 warga atau sekitar 0,18 persen dari total penduduk Jabar yang berjumlah 46,32 juta jiwa. Dari total pemeriksaan tersebut, sebanyak 2.103 jiwa reaktif dan akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan metode PCR.
Meskipun terus melakukan pemeriksaan terhadap warga, kesiapan fasilitas kesehatan juga perlu dilihat. Salah satu ukuran standar terpenuhi atau tidaknya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dapat dilihat dari rasio tempat tidur rumah sakit. World Health Organization (WHO) menetapkan standar 1 tempat tidur untuk 1.000 penduduk.
Menurut Laporan Kementerian Kesehatan, dari tiga provinsi tersebut Jawa Barat berada di bawah standar dengan rasio 0,85. DKI dan Sumbar termasuk kategori aman dengan rasio masing-masing 2,33 dan 1,31.
Tingkat efektivitas PSBB memang tidak bisa hanya dilihat dari perkembangan angka kasus saja. Ada banyak hal lain yang bisa dilihat seperti apakah masih ada warga yang tidak memakai masker, masih ada kerumunan, atau jumlah yang masih nekat mudik saat PSBB.
Namun, hal-hal tersebut belum dapat dihitung secara definitif karena pemerintah belum menyediakan data-data terkait. Terlebih, pemerintah juga belum pernah mengeluarkan indikator resmi terkait keberhasilan PSBB.
Editor: Ign. L. Adhi Bhaskara
