Faldo soal Reshuffle Kabinet: Presiden Jokowi Bebas Memilih

Faldo menyebut rakyat memercayai Presiden Jokowi untuk melakukan reshuffle kabinet atau tidak.

Reporter: Andrian Pratama Taher

Terbit 27 Dec 2022 10:35 WIB,

Waktu baca ±2 menit

Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini. ANTARA/Dok Pri

tirto.id - Staf Khusus Mensesneg Faldo Maldini menegaskan bahwa Presiden Jokowi bisa melakukan reshuffle kabinet kapanpun. Ia mengklaim rakyat akan memercayai langkah yang diambil kepala negara.

"Presiden mau reshuffle detik ini atau tidak, sangat mungkin. Rakyat percaya langkah yang beliau ambil. Ibarat orang dagang, lagi untung banyak, jadi bebas mau ambil pilihan berisiko tinggi atau rendah," Kata Faldo dalam keterangannya dikutip Selasa (26/12/2022).

"Besok mau reshuffle juga tidak ada soal, mau jelang habis juga tidak ada masalah," sambungnya.

Faldo menegaskan anggota kabinet yang tidak bekerja optimal akan ditinggalkan rakyat. "Tentunya, tidak ada yang berani berhadap-hadapan dengan pemimpin yang dicintai rakyat, kecuali mau ditinggalkan rakyat," Kata Faldo.

Presiden Joko Widodo memberi sinyal akan melakukan reshuffle kabinet. Namun demikian ia belum memnginformasikan lebih lanjut ihwal rencana tesebut. "Mungkin ya nanti," singkatnya di Bendungan Sukamahi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat 23 Desember 2022.

Kode reshuffle yang dilemparkan Jokowi disambut PDI Perjuangan. Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat bahkan meminta kepala negara mengevaluasi Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri LHK Siti Nurbaya. Keduanya merupakan kader Partai Nasdem.

Nasdem diketahui telah resmi mengusung Anies Rasyid Baswedan sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Bahkan partai besutan Surya Paloh itu selalu mendampingi Anies dalam kunjungan ke daerah. Nasdem juga membangun jalinan koalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat.

Sementara itu, berdasarkan hasil survei Charta Politika, disebutkan bahwa sebanyak 61,8 persen responden setuju jika Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet. Adapun tingkat kepuasan publik atas kinerja pemerintah sebesar 72,9 persen.

Survei Charta dilakukan pada periode 8 hingga 16 Desember 2022. Metode wawancara secara tatap muka dengan multistage random sampling. Adapun jumlah sampel 1.220 dengan margin of error 2,82 persen.