tirto.id - Edy Rahmayadi, calon gubernur dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgub Sumut) 2018, langsung menuju Masjid Agung, Kota Medan, Sumut, tak lama setelah mengetahui dirinya memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei. Edy sujud syukur kemudian salat ashar.
Per pukul 19.00 WIB, data hitung cepat Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA sudah masuk sebanyak 99,71 persen. Hasilnya, Edy Rahmayadi-Musa Rajeskshah memperoleh 57,2 persen suara, sementara Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus memperoleh 42,8 persen suara.
Hasil serupa dirilis Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). Per pukul 19.00 WIB, data yang sudah masuk sebanyak 99,33 persen. Hasilnya Edy-Musa memperoleh 58,9 persen suara, Djarot-Sihar memperoleh 41,1 persen suara.
Hasil tersebut tidak jauh berbeda dengan berbagai survei angka kedipilihan (elektabilitas) yang digelar menjelang hari pencoblosan.
Hasil survei LSI-Denny JA pada 8-12 Juni 2018, dengan mencuplik 1.000 responden secara multistage random sampling dan margin of error +/- 3,16 persen, menyatakan elektabilitas Edy-Musa jauh lebih tinggi dari Djarot-Sihar. Edy-Musa punya elektabilitas 45,5 persen, sementara Djarot-Sihar sebesar 34,7 persen.
Lantas, apa saja faktor yang memengaruhi kemenangan Edy-Musa?
Peta Dukungan Parpol
Edy-Musa diusung Gerindra, PKS, PAN, Golkar, Nasdem, dan Hanura. Jika digabung, perolehan kursi keenamnya mencapai 60 kursi di DPRD Sumut. Sedangkan Djarot-Sihar diusung PDIP dan PPP, yang memiliki 20 kursi di DPRD Sumut.
Dari segi jumlah kursi yang dimiliki parpol pengusung di DPRD Sumut, Edy-Musa diuntungkan. Selain itu, pasangan berjuluk Eramas ini mendapat limpahan dukungan dari parpol yang semula hendak mengusung J.R. Saragih dan Ance Sailan.
J.R. Saragih adalah kader Partai Demokrat dan Ance Sailan merupakan kader PKB. Pada 15 Maret 2018, KPU Sumut menetapkan J.R. Saragih tidak memenuhi syarat ikut pemilihan kepala daerah karena ketidaklengkapan dokumen.
Saragih kemudian mengalihkan dukungannya kepada Djarot-Sihar. Sebaliknya, Partai Demokrat, PKB, dan Ance Sailan mendukung Eramas.
"Program Edy-Musa sesuai dengan program yang kami rencanakan. Komunikasi politik Edy-Musa lebih cair sehingga kami bisa memberikan nasihat dan berdiskusi," ujar Ance kepada Tirto, Selasa (26/6/2018).
Menang Jumlah Parpol
Banyaknya dukungan dari partai terhadap Eramas, membuat jaringan politik pendukung Eramas luas. Ini diakui Saleh Partaonan Daulay, kader PAN yang juga tim sukses Eramas.
"Dari sisi dukungan parpol, paling banyak ini kan Eramas. Karena itu, secara rasional seluruh jaringan politik pendukung Eramas itu bekerja," ujar Saleh, yang juga anggota DPR dari Dapil Sumut 2 itu, kepada Tirto, sehari sebelum hari pencoblosan.
Peneliti politik dari Universitas Sumatera Utara (USU) Shohibul Anshor Siregar mencatat jumlah total kursi parpol pendukung Eramas di DPRD Sumut sebanyak 77 kursi dengan bergabungnya PKB dan Demokrat. Sementara jumlah kursi di seluruh DPRD Kabupaten/Kota se-Sumut, parpol-parpol tersebut juga memiliki 835 kursi. Sehingga total jaringan parpol pendukung Eramas itu punya 912 kursi, jauh di atas parpol pendukung Djarot-Sihar yang berjumlah 211 kursi.
Shohibul mengatakan keseluruhan anggota jaringan parpol pendukung Eramas berperan mengamplifikasi konten-konten yang memengaruhi pilihan pemilih terhadap pasangan calon.
Ini tampak misalnya saat Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengunjungi Sumut pada awal Juni 2018. Dalam kunjungan itu, SBY memaparkan kecurigaannya mengenai ketidaknetralan dan ketidakjujuran aparat BIN, TNI, Polri dalam Pilkada 2018. Hal serupa juga kemudian disampaikan SBY melalui konferensi pers.
Pernyataan SBY, menurut Shohibul, menguatkan pendukung Eramas dan orang-orang yang selama ini belum menentukan pilihannya untuk memilih pasangan Eramas.
“Pak SBY mengatakan, 'silakan saya diciduk.' Nah, pernyataan ini mengaduk emosi untuk membela kebenaran serta mendorong orang-orang yang berposisi netral sehingga memihak Eramas," ujar Shohibul.
Perbandingan Kampanye
Dukungan parpol memang berpengaruh, tetapi isu dan penampilan yang ditunjukkan pasangan calon di Pilgub Sumut 2018 juga tak kalah penting. Selama kampanye, Eramas menunjukkan citra Islami. Misalnya saat Edy-Musa meneruskan gerakan salat subuh berjamaah menjelang hari pencoblosan.
Shohibul menyebut pola kampanye tersebut merupakan lanjutan dari Pilkada DKI Jakarta 2017. Jelang hari tenang, Anies Baswedan hadir dalam salat subuh berjamaah berjuluk "Aksi 112" yang diorganisasi Forum Umat Islam (FUI).
Selain salat subuh berjamaah, muncul Kongres Umat Islam (KUI) yang digelar di Medan pada akhir Maret hingga awal April 2018 dan dihadiri sejumlah tokoh seperti Amien Rais, Yusril Ihza Mahendra, hingga Gatot Nurmantyo.
"Memang Kongres Umat Islam di Medan tidak direncanakan ada perbincangan mengenai Pilkada di sana, namun akhirnya perbincangan di sana dikaitkan dengan pilkada," ujar Shohibul kepada Tirto.
Hasil KUI dirangkum dalam Piagam Umat Islam Sumatera Utara. Salah satu poin piagam tersebut menyerukan untuk memilih pemimpin--gubernur, bupati, wali kota, serta wakilnya--berdasarkan kriteria Alquran dan Sunnah, yakni pasangan calon muslim-muslim.
Merujuk Sensus Penduduk Indonesia (2010), ada 8.579.830 (66,09 persen) penduduk Sumut yang beragama Islam, sementara 3.509.700 (27,04 persen) penduduk beragama Kristen dan 516.037 lainnya (3,97 persen) beragama Katolik.
Menurut Shohibul, seruan KUI tersebut tidak ditujukan untuk memilih paslon Edy-Musa, tapi bisa jadi melemahkan Djarot-Sihar.
Isu paslon "muslim-muslim" ini pula tidak hanya berembus dari pihak eksternal seperti KUI. PPP Sumut yang dipimpin Yulizar Parlagutan Lubis keras betul menolak Djarot dipasangkan dengan Sihar.
"Kami menolak konsep 'pelangi'," ujar Yulizar kepada Antara, Rabu (10/1/2018).
Tak lama setelah itu, Yulizar dicopot dari jabatan ketua DPW PPP. Setelahnya, PPP tetap mengusung Djarot-Sihar.
Djarot-Sihar sebenarnya juga memiliki jurus untuk bertahan dan melakukan serangan balik meski diterjang isu terkait agama.
Shohibul mencatat sejak debat putaran pertama Pilgub Sumut 2018, Djarot-Sihar menonjolkan sisi keahliannya sebagai birokrat berpengalaman. Paslon tersebut kerap melontarkan sejumlah istilah khas birokrasi yang jarang diketahui awam, bahkan pada salah satu debat, Edy Rahmayadi sempat mengatakan, "Saya tidak tahu apa itu stunting."
"Dari sisi pertanyaan dan pernyataan, Djarot-Sihar ingin menunjukkan bahwa mereka yang the best, yang berpengalaman."
Pola pernyataan dan pertanyaan seperti itu, dalam catatan Shohibul, sudah muncul dalam debat Pilpres 2014. Saat itu, Jokowi bertanya kepada Prabowo soal "peran TPID". Ditanya seperti itu, Prabowo justru balik bertanya mengenai definisi TPID.
Menguatnya Isu “Pribumi” di Sumut?
Djarot boleh jadi berpengalaman di birokrasi, namun jabatan birokrasi itu ia emban di luar Sumut, yakni Wali Kota Blitar dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Ada pun Edy Rahmayadi adalah perwira militer yang sempat menjabat Komandan Yonif Linud 100/Prajurit Setia yang bermarkas di Namu Sira-Sira, Langkat, Sumut. Edy juga pernah menjabat Panglima Kodam I/Bukit Barisan.
Djarot merupakan orang Jawa, Edy merupakan putra Kapten TNI Rachman Ishaq, seorang Melayu-Deli.
Berdasarkan Statistik Daerah Provinsi Sumut (2017), sebanyak 33,4 persen penduduk Sumut mengaku bersuku Jawa. Dengan persentase itu, suku Jawa menjadi suku terbanyak di Sumut. Sementara itu, ada 5,86 persen penduduk Sumut mengaku bersuku Melayu.
Di luar itu, sebagian besar penduduk Sumut mengaku bagian dari rumpun Batak. Ada 25,6 persen penduduk Sumut mengaku bersuku Tapanuli/Toba, 2,04 persen bersuku Simalungun, dan 0,73 persen bersuku Pakpak. Selain itu, sebanyak 11,27 persen penduduk Sumut mengaku bersuku Mandailing dan 5,09 persen lainnya mengaku bersuku Karo.
Edy tampak memanfaatkan posisinya sebagai "putra daerah" itu dalam gelaran Pilgub Sumut 2018. Dalam debat, Edy berbicara Bahasa Indonesia dengan logat yang secara umum dikenal khas orang-orang Medan. Edy juga sesekali melontarkan istilah-istilah lokal.
"Itu bukan strategi, tetapi memang Edy orang asli Sumut. Kecintaan Edy terhadap Sumut pasti lebih tinggi dari orang yang datang dari luar Sumut yang saya kira masih belajar apa artinya manortor, tolu, atau dendang melayu," ujar Saleh Partaonan Daulay, anggota tim sukses Eramas.
Shohibul Anshor Siregar menegaskan penting bagi kepala daerah untuk mengetahui potensi dan masalah dari daerah yang dipimpinnya, karena suku sebetulnya bukan jaminan.
Ini mengingatkan Shohibul kepada Effendi Muara Sakti Simbolon, calon gubernur yang diusung PDIP dalam Pilgub Sumut 2013. Effendi sempat menyebut wilayah Bagan Siapiapi bagian Sumut, padahal bukan bagian dari Sumut melainkan Provinsi Riau.
Penulis: Husein Abdulsalam
Editor: Mufti Sholih
