tirto.id - Bentrokan antara kelompok paramiliter utama Sudan, Rapid Support Forces (RSF) dan angkatan bersenjata Sudan pada Sabtu, 15 April 2023 telah menewaskan 56 orang dan setidaknya 595 orang terluka.
Laporan mengenai jumlah korban tersebut disampaikan oleh Persatuan Dokter Sudan. Mereka mengatakan, jumlah korban kemungkinan lebih tinggi, karena ada banyak korban yang diyakini masih belum terhitung di wilayah barat Darfur dan kota utara Merowe.
ApNews melaporkan, pertempuran sengit itu terjadi di ibu kota Sudan, Kota Khatoum dan wilayah sekitarnya seperti kota Omdurman, serta di kota Nyala, El Obeid dan El Fasher, yang terletak di sebelah barat ibu kota Khartoum.
Penyebab Kudeta Sudan
Aljazeera mewartakan, pertempuran ini terjadi setelah meningkatnya ketegangan atas usulan integrasi RSF ke dalam militer. Ketidaksepakatan tersebut telah menunda penandatanganan perjanjian yang didukung secara internasional dengan partai-partai politik, mengenai transisi menuju demokrasi.
Sebuah koalisi kelompok-kelompok sipil yang menandatangani draf perjanjian tersebut pada bulan Desember menyerukan pada hari Sabtu, agar permusuhan segera dihentikan supaya Sudan tidak mengalami "kehancuran total".
RSF dibentuk pada tahun 2013 oleh Presiden Omar al-Bashir, yang digulingkan setelah berbulan-bulan protes pro-demokrasi pada tahun 2019. Pemerintahan transisi, yang didominasi warga sipil, digulingkan militer pada tahun 2021 dengan kerja sama RSF.
Ketegangan antara militer dan RSF telah meningkat sejak saat itu karena kedua kelompok tersebut bersaing untuk mendapatkan legitimasi dan kendali atas negara.
Dalam beberapa bulan terakhir, ketegangan ini diperburuk oleh hubungan tidak baik antara Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, panglima militer Sudan, dan Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo, kepala RSF.
Intensi permusuhan tersebut berasal dari perbedaan pendapat tentang rencana integrasi RSF ke dalam angkatan bersenjata dan otoritas apa yang harus mengawasi proses tersebut. Penggabungan ini merupakan syarat utama dari perjanjian transisi Sudan yang belum ditandatangani dengan kelompok-kelompok politik.
Kronologi Kudeta Sudan
Masih diberitakan APNews, militer mengatakan, pasukannya telah merebut semua pangkalan RSF di Omdurman, sementara penduduk melaporkan serangan udara yang gencar terhadap posisi-posisi paramiliter di dalam dan di sekitar ibukota yang terus berlanjut hingga malam hari.
Setelah malam tiba, penduduk mengatakan bahwa suara tembakan dan ledakan masih terdengar di beberapa bagian Khartoum.
Salah satu titik api ada di Bandara Internasional Khartoum. Tidak ada pengumuman resmi bahwa bandara tersebut ditutup, namun maskapai penerbangan besar menangguhkan penerbangan mereka.
Maskapai penerbangan nasional Arab Saudi mengatakan, salah satu pesawatnya terlibat dalam sebuah "kecelakaan" saat bentrok memanas. Video menunjukkan pesawat tersebut terbakar di landasan pacu.
Sebuah pesawat lain juga tampak terbakar. Situs web pelacakan penerbangan FlightRadar24 mengidentifikasinya sebagai Boeing 737 untuk SkyUp, sebuah maskapai penerbangan yang berbasis di Kyiv, Ukraina. Namun, pihak maskapai memberikan konfirmasi atas kejadian ini.
Di lain pihak, RSF mengklaim bahwa pasukannya menguasai lokasi-lokasi strategis di Khartoum dan kota Merowe di bagian utara, sekitar 350 kilometer barat laut ibu kota. Pihak militer menepis klaim tersebut sebagai "kebohongan."
Fakta-fakta Kudeta Sudan
Berikut ini fakta-fakta yang terjadi pada Kudeta Sudan, seperti diberitakan BBC.
- Para pemimpin tentara Sudan dan kelompok paramiliter RFS telah melakukan gencatan senjata selama dua hari.
- Program Pangan Dunia untuk sementara menghentikan kegiatan kemanusiaan di Sudan setelah tiga stafnya terbunuh.
- Kematian terjadi selama kekerasan di Kabkabiya di Darfur Utara dan dua pekerja lainnya terluka.
- RSF mengatakan bahwa mereka menguasai lokasi-lokasi penting di ibukota, namun pemimpin Sudan - dan kepala militer - menolak klaim tersebut.
- Uni Afrika, negara-negara Arab terkemuka dan Amerika Serikat telah menyerukan diakhirinya pertempuran dan dimulainya kembali perundingan yang bertujuan untuk memulihkan pemerintahan sipil.
Penulis: Balqis Fallahnda
Editor: Alexander Haryanto
