Fahri Hamzah: TNI Kita Kurang Sibuk dan Akhirnya Disorientasi

Oleh: Haris Prabowo - 8 Februari 2019
Dibaca Normal 1 menit
Imbas jika perwira TNI masuk ranah sipil, menurut Fahri, adalah akan berpotensi menimbulkan konflik di internal lembaga tersebut.
tirto.id - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah merespons wacana Panglima TNI Hadi Tjahjanto yang ingin memasukkan ratusan perwira yang surplus ke ranah sipil, khususnya di lembaga-lembaga kementerian.

Ia mengatakan bahwa wacana itu muncul karena pemerintah tak bisa mengelola posisi para perwira TNI yang akhirnya tak memiliki kesibukan.

"Kalau kita anggap TNI harus melakukan pekerjaan sipil, menurut saya itu kegagalan pemerintah membuat sibuk TNI. TNI harusnya sibuk. Negara besar seperti ini harusnya sibuk. Laut, udara, daratnya besar dan luas, kok bisa TNI-nya enggak sibuk?," kata Fahri di kompleks DPR RI, Jumat (8/2/2019).

Salah satu imbas jika para perwira TNI dimasukkan ke ranah sipil, menurut Fahri, adalah akan berpotensi menimbulkan konflik di internal lembaga tersebut.

"Kesalahannya adalah pemerintah enggak bisa bikin sibuk TNI. Sekarang gegara TNI-nya enggak sibuk, banyak yang tidak punya pekerjaan, lalu dimasukkan ke pekerjaan sipil, berantem nanti yang ada di situ. Salah itu cara berpikirnya," katanya.

Menurut Fahri, beberapa contoh pekerjaan yang bisa membuat para perwira TNI sibuk adalah dengan membantu pekerjaan lembaga negara di wilayah laut dan perbatasan, alih-alih mengisi jabatan struktural di lembaga tersebut.

"Susi siapa yang membantu, masa ibu menteri yang ngebom? Bukan tugas Susi banyak pekerjaan. Siapa yang jaga udara, laut, dan darat kita yang dikapling-kapling orang? Perbatasan siapa yang jaga? Separatisme masih bergaung. Banyak isu keamanan," kata Fahri.

"Sibukkanlah TNI agar tidak masuk ke sipil. Jika TNI enggak dibikin sibuk, salahnya Pemerintah. Bikin sibuk. Jangan kemudian disorientasi. Saya kira orang-orang itu disorientasi karena pemerintah enggak bikin mereka sibuk," lanjutnya.

Panglima TNI Hadi Tjahjanto memiliki banyak rencana demi menyerap surplus tentara. Salah satunya memberi mereka tugas ke berbagai kementerian dan lembaga. Untuk itu yang pertama perlu dilakukan adalah melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

"Tentunya [penempatan di kementerian] akan berdampak pada pangkat di bawahnya, sehingga pangkat kolonel bisa ditempatkan di sana," kata Hadi di Mabes TNI, Jakarta Timur, Kamis (31/1/2019) kemarin.

Hadi mengatakan saat ini ada surplus sekitar 500 perwira tinggi. Jika terserap ke kementerian/lembaga, ia berharap ada 150 hingga 200 perwira tinggi yang tak lagi non-job.


Baca juga artikel terkait KEBIJAKAN TNI atau tulisan menarik lainnya Haris Prabowo
(tirto.id - Politik)

Reporter: Haris Prabowo
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Nur Hidayah Perwitasari