tirto.id - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Hasto Kristiyanto menanggapi wacana Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon yang ingin membuat Panitia Khusus (Pansus) DPR untuk menyelidiki kecurangan Pemilu 2019.
Menurutnya, mungkin Pansus DPR itu untuk internal partai Gerindra. Sebab, kata Hasto, kader Partai Gerindra juga banyak yang tertangkap money politics saat Pemilu 2019.
"Jadi yang dimaksudkan Pak Fadli Zon mungkin untuk internal Gerindra. Karena, banyak yang tertangkap money politics," ujarnya saat di Rumah Aspirasi, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (25/4/2019).
Selain itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan itu mengaku telah menerima sejumlah laporan pengaduan dari masyarakat. Laporan itu, kata Hasto, merupakan bukti kecurangan Badan Pemenangan Nasional (BPN).
Hasto menyatakan, laporan-laporan masyarakat tersebut disertai dengan bukti kecurangan dalam Pemilu 2019.
"Dari total pengaduan yang kami terima, bentuk-bentuk kecurangan [ada] 25 ribu [kasus], termasuk di dalamnya ada money politics. Praktik money politics juga dilakukan secara masif," kata Hasto di Rumah Aspirasi, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (25/4/2019).
Dirinya mencontohkan, salah kasus politik uang dilakukan dengan menggunakan simbol "dua". Maksud dari simbol itu, kata Hasto, yakni uang Rp200 ribu.
"Kami temukan itu di Jawa Barat. Di Jawa Timur, kami temukan," ujar Hasto.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai perlu dibentuknya Pansus DPR untuk mengatasi kasus-kasus kecurangan yang ada di Pemilu. Tujuannya, kata Fadli, untuk menyelidiki dan mengevaluasi Pemilu 2019 yang saat ini tengah berjalan.
"Karena bisa menjadi sebuah alat melakukan investigasi dan bisa menelusuri kelemahan dari sistem, prosedur dan sebagainya. Sehingga kita bisa mengevaluasi agar tidak ada lagi Pemilu seperti sekarang ini," ujarnya saat di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (24/4/2019).
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Alexander Haryanto
