Menuju konten utama

F-PAN: Jika PDIP Menolak Omnibus Law, Kami Oposisi Juga Siap

Masih ada persoalan buruh yang belum selesai seperti Permenaker yang merugikan buruh dan persoalan TKA.

F-PAN: Jika PDIP Menolak Omnibus Law, Kami Oposisi Juga Siap
Ratusan buruh menggelar aksi unjuk rasa menentang omnibus law di Jakarta, Senin (20/1/2020). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/nz

tirto.id -

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay menyatakan menolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Cilaka). Ia mengatakan PAN tak mau kalah dengan Fraksi PDIP.
Apalagi PDIP merupakan partai pemenang dan masuk di dalam koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Jadi kalau PDIP sudah berani menolak Omnibus Law, maka tentu kami yang di luar pemerintah, maka siap untuk menolak RUU pemerintah ini," kata dia saat di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (20/1/2020).
Menurutnya persoalan buruh sangatlah penting. Ia juga mengaku Komisi IX DPR RI sering membahas permasalahan tersebut.
Saat ini kata dia, masih banyak pekerjaan rumah (PR) tentang permasalahan buruh yang belum selesai.
"Terus tiba-tiba ada PR besar yang sangat besar diberikan kepada kami. Ini kan, kesejahteraan buruh dari waktu ke waktu," ucapnya.
Selanjutnya ia menerangkan permasalahan tentang buruh sering mereka utarakan setiap Mayday yang jatuh pada tanggal 1 Mei. Termasuk soal Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) yang dinilai merugikan buruh, Tenaga Kerja Asing (TKA), dan lainnya.
"Itu di sini [Komisi IX DPR] sudah ditolak pada periode lalu. Sudah kami ributin hal tersebut," pungkasnya.

Baca juga artikel terkait OMNIBUS LAW atau tulisan lainnya dari Riyan Setiawan

tirto.id - Politik
Reporter: Riyan Setiawan
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Restu Diantina Putri